Warga Manggarai Lawan Presiden Jokowi, Hentikan Pembabatan Hutan Bowosie

0

LABUAN BAJO– Kasus pengrusakan Hutan Bowosie di Labuan Bajo dan Nggorang, Flores, NTT memicu petisi di dunia maya. Sebuah petisi tersebut muncul di laman Change.org, Kamis (2/9/2021).

Petisi ini dipelopori oleh “Gerakan Masyarakat untuk Selamatkan Hutan Flores” dengan co-inisiator Garda Pemuda Komodo, Flores Legal Aid Institute, Warga Adat Lancang, RMCL (Reba Molas Compang Lancang), Warga Lingkar Hutan Bowosie, Walhi NTT, JPIC OFM Indonesia, LSM ILMU, Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA) dan Sunspirit for Justice and Peace.

Selanjutnya JATAM (Jaringan Advokasi Tambang), Komodo Lawyers Club (KLC), Kawan Baik Komodo, Flores Institute for Conservation and Tourism Development (FI) dan Jaringan Masyarakat Peduli Hutan Flores, NTT.

Dalam uraiannya, petisi tersebut menjelaskan bahwa atas nama pembangunan “pariwisata super-premium”, Pemerintah Pusat sedang melakukan pengrusakan Hutan Bowosie.

Hutan ini memiliki fungsi ekologis sangat penting, terutama sebagai sumber air bagi kota dan kampung-kampung sekitarnya, tempat hidup satwa, serta melindungi kawasan dari ancaman bencana banjir dan longsor. Hutan ini juga merupakan daya dukung pariwisata Flores yang berbasis alam dan budaya.

Melalui Perpres No 32 tahun 2018, Presiden Joko Widodo menetapkan perubahan status dan pemanfaatan 400 hektar hutan ini menjadi ‘kawasan bukan hutan’ dan ‘area pemanfaatan lain’ (APL).

Selanjutnya oleh Pemerintah kawasan itu diserahkan kepada perusahaan-perusahaan untuk membangun resort/hotel mewah, Restauran, bar, pusat bisnis, dan sarana atraksi hiburan wisata lainnya.

Selain itu 30 hektar kawasan dijadikan lokasi proyek “nursery” (persemaian bibit tanaman), di mana 8 hektarnya telah dibabat pada bulan Agustus 2021.

Proyek ini menelan APBN sebesar Rp39,6 miliar untuk masa kerja 140 hari. Lebih ironis lagi, di lokasi yang sedang dibabat ini terdapat salah satu dari mata air yang menjadi sumber air bagi kota Labuan Bajo dan kawasan pertanian di sekitarnya.

Selain itu, di berbagai sisi hutan Bowosie yang berbatasan dengan perkampungan dan lahan pertanian masih terdapat konflik agraria yang tak kunjung diselesaikan pemerintah.

Misalnya konflik agraria dengan masyarakat adat Nggorang dan masyarakat adat Lancang yang merupakan pemilik ulayat wilayah sisi hutan yang berbatasan dengan pal lama (dari zaman Belanda).

Ada juga konflik agraria dengan masyarakat kompleks Pasar Baru Labuan Bajo yang sedang mengurus status tanah (yang sudah mengikuti proses APL).

Alih Fungsi hutan untuk untuk dibagikan ke perusahaan-perusahaan, proyek pembibitan pohon dengan membabat hutan, serta pengabaian hak agraria warga setempat ini tidak saja berdampak sangat buruk bagi kelestarian alam, tetapi juga mengancam keberlanjutan pariwisata Flores serta memperparah kesenjangan agraria antara segelintir elit pengusaha dengan masyarakat setempat.

Mereka pun mendesak Presiden Joko Widodo, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk:

Pertama: segera menghentikan alih fungsi dan pembabatan hutan Bowosie.

Kedua. segera mencabut Perpres 32/2018 terutama pasal 2 dan 25 serta kebijakan turunannya.

Ketiga. Segera menyelesaikan secara berkeadilan konflik agraria dengan warga setempat.

Keempat: Pariwisata Flores harus dibangun dengan MERAWAT ALAM, bukan dengan merusaknya. (Her).

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.