TWK Legal, Badan Kepegawaian Negara dan KPK segera Ambil Sikap

0

JAKARTA– Mahkamah Agung (MA) telah menetapkan putusan uji materiil Peraturan KPK No. 1 tahun 2021, yang menegaskan bahwa aturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UU No. 19 tahun 2019, Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 tahun 2020 dan Putusan MK nomor: 70/PUU-XVII/2019, serta Putusan MK nomor: 34/PUU-XIX/2021.

Ketua SETARA Institute Hendardi menegaskan, secara normatif dapat dipahami bahwa tindakan hukum KPK dan BKN menyelenggarakan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai salah satu ukuran pengalihan status kepegawaian adalah legal dan konstitusional.

“Dalam putusannya, MA juga menyebut bahwa TWK absah menjadi salah satu alat ukur obyektif dalam sebuah tes ASN maupun pengembangan karir ASN,” ujar Hendardi kepada wartawan, Jumat (10/9/2021).

Dikatakan Hendardi, ihwal tindak lanjut putusan atas hasil TWK KPK, selanjutnya menjadi domain pemerintah. Organ pemerintah yang memiliki kewenangan pengangkatan kepegawaian adalah BKN.

“BKN dan KPK dapat menjadikan dua putusan dari MK dan MA sebagai rujukan tindakan administrasi negara lanjutan,” tegasnya.

Lanjut Hendardi, dua produk putusan lembaga yudikatif tersebut diharapkan dapat mengakhiri kontroversi TWK yang selama ini melilit KPK. Energi publik yang melimpah selanjutnya dapat disalurkan untuk mengawal KPK bekerja mencegah dan memberantas korupsi.

Namun demikian kata Hendardi, problem implementasi norma yang oleh sejumlah pihak dianggap melanggar hukum, tetap dapat dipersoalkan melalui jalur yudisial.

“Pegawai KPK yang dianggap tidak memenuhi syarat menjadi ASN, selanjutnya dapat saja menempuh jalur yudisial melalui PTUN setelah menerima SK pemberhentian yang bersifat individual, konkret dan final, yang merupakan obyek tata usaha negara,” tukasnya. (Her).

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.