TPDI Ingatkan Polda NTT Untuk Hentikan Intimidasi Para Pedagang di Sikka

0

JAKARTA-Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) menyoroti menyoroti surat perintah tugas yang dikeluarkan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda NTT dengan nomor Sprin-Gas/249/IX/Res.2.1/2021/Direskrimsus, tertanggal 1/9/2021.

Surat tersebut diketahui dalam rangka perintah untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Salah satu wilayah sasarannya adalah Kabupaten Sikka.

Koordinator TPDI Petrus Selestinus menegaskan, surat perintah tugas tersebut tanpa menyebutkan wilayah hukum mana saja yang menjadi batas pelaksanaan tugas para pemegang surat perintah tugas.

“Apakah untuk Penyelidikan saja atau Penyidikan saja. Karena tidak mungkin digabung pelaksanannya menjadi satu. Apa pasal pelanggarannya dan UU mana saja yang dilanggar dan menjadi dasar dalam tahap Penyelidikan dan Penyidikan,” ujar Petrus kepada wartawan, Selasa (21/9/2021).

Bahkan kata Petrus, tidak adanya pencantuman pasal-pasal yang diduga dilanggar dan tindak pidana apa saja yang terjadi dari belasan UU yang dicantumkan di dalam surat perintah tugas tersebut.

Hal tersebut kata Petrus memperlihatkan betapa Ditreskrimsus Polda NTT ceroboh dalam memposisikan Surat Perintah Tugas dengan memasukan tindakan kepolisian dalam penyelidikan dan penyidikan secara bersamaan.

Lanjut Petrus, padahal praktek di lapangan melenceng jauh dari tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Petugas Polda NTT kata Petrus tidak menampilkan suatu model penyelidikan dan penyidikan yang baku.

“Tetapi layaknya sedang melaksanakan penindakan kejahatan tindak pidana ringan (Tipiring) sesuai ketentuan pasal 205 KUHAP atau Operasi Yustisi di bidang keamanan,” tegasnya.

Datangi Pedagang

Berbekalkan surat perintah tersebut kata Petrus, para petugas dari Polda NTT mendatangi dan bertemu pedagang yang sedang berjualan di toko di Maumere, Kabupaten Sikka.

“Para pedagang disuruh menghadap atau dipanggil via telepon untuk datang ke Hotel Go pada sore harinya sebagai tempat untuk dilalukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP),” katanya.

“Di saat BAP itu, terjadi kompromi, tawar menawar uang damai didahului dengan intimidasi akan dipidana dengan ancaman pidana tinggi dan denda miliaran rupiah layaknya Debt Collector,” tambahnya.

Menurut Petrus, surat perintah tersebut
diduga dijadikan sebagai tameng oleh oknum anggota Polda NTT yang berkedok penyelidikan dan penyidikan dugaan Tindak Pidana Merek, Indikasi Geografis, Perindustrian, Makanan dan Minuman Kadaluarsa yang mencantumkan KUHAP dan UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI guna menegakan belasan UU lainnya. “Namun prakteknya berujung dengan transaksi damai,” katanya.

Petrus pun menemukan kejanggalan dalam surat tersebut yaitu tanpa merujuk pada Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlidik) dan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) sebagai dasar dalam tahapan tindakan kepolisian pada peristiwa pidana dengan belasan UU yang diduga dilanggar.

“Ini berarti pelaku dan pelanggaran pidana sudah ditentukan, setelah itu baru dilakukan penyelidikan dan penyidikan,” jelasnya.

Kejanggalan lain kata Petrus, surat tersebut disertai dengan batas waktu pelaksanannya dari tanggal 1 sampai 30 September 2021. Padahal substansi surat tersebut untuk melakukan tindakan kepolisian dalam rangka penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus serius dan berat dengan ancaman pidana hingga 10 tahun penjara dan denda miliaran rupiah. “Terkesan hanya sekedar untuk kejar setoran,” bebernya.

Lapor ke Propam

Petrus menegaskan surat perintah tersebut akan dilaporkan ke Propam, Irwasum Bareskrim Polri dan Kompolnas. Pasalnya kata Petrus tanpa Sprinlidik dan Sprindik juga bermuatan untuk kepentingan pemerasan ketimbang penegakan hukum yang serius.

“Padahal para pedagang di Sikka baru mau menggerakkan ekonomi masyarakat akibat PPKM Covid-19 yang berkepanjangan, tetapi Polda NTT turunkan timnya justru mematikan gairah berusaha dari para pedagang,” tegasnya.

Petrus pun mendesak Kapolda NTT supaya hentikan dan batalkan Surat Perintah Tugas Direskrimsus tersebut karena telah mencampuradukan Penyelidikan dan Penyidikan. Bahkan meresahkan pedagang dan sulit dibedakan apakah tahapan penyelidikan atau penyidikan, dan pasal apa saja yang dilanggar dari belasan UU yang dianggap sudah dilanggar oleh puluhan bahkan ratusan pedagang itu.

“Ketua Komisi III DPR RI, Propam, Irwasum Bareskrim Polri dan Kompolnas diminta untuk memberi atensi agar praktek penegakan hukum yang beraroma pemerasan ini dihentikan,” tukasnya. (Ricko)

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.