THL Pecatan Bupati Agas Tagih Janji Modal Usaha, Ketua DPRD Bungkam

0 0

BORONG– Janji Pemerintah Daerah (Pemda) Manggarai Timur (Matim) untuk memberikan modal bagi 333 Tenaga Harian Lepas (THL) yang dipecat tak kunjung cair. Para THL tersebut pun berencana menggelar aksi demonstrasi menuntut hak yang dijanjikan Bupati Andreas Agas itu.

Perwakilan THL Milianus Jegaut mendesak Pemda Matim segera mencairkan dana tersebut. Padahal Bupati Agas melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) berjanji akan gelontorkan dana Rp15 juta untuk masing-masing THL.

“Saat ini saya mewakili dari 333 teman- teman THL yang kemarin pada bulan Januari tahun 2021 dirasionalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. Kami sudah ikuti pelatihan sehingga saatnya kami menagih janji,” ujar Milianus kepada Infolabuanbajo.com, Minggu (9/5/2021).

Menurut Milianus, janji tersebut sudah berjalan memasuki bulan kelima. Namun hanya verbal belaka tanpa realisasi.

“Bagaimana kami mau buka usaha, sementara kami tidak punya modal. Kami sudah capek menanti dalam ketidakpastian. Kami dilema. Kami takut diberi harapan palsu oleh Pemda,” jelasnya.

Hal yang sama juga diutarakan Yandrix. Ia meminta kejelasan janji Pemda Matim. Padahal kata Yandrix, pihaknya telah mengikuti pelatihan yang dibuat Pemda. Namun janji modal usaha pun tak kunjung datang.

“Kami mita pemda tepati janji. Kami sudah koordinasi dengan semua teman-teman. Rencananya dalam waktu dekat kami akan pertanyakan langsung di kantor Bupati Matim,” tegasnya.

Bupati Manggarai Timur Andreas Agas belum merespon keluhan para THL tersebut. Pasalnya nomor ponselnya tidak aktif saat dihubungi Infolabuanbajo.com.

Sementara Ketua DPRD Matim Yeremias Dupa memilih bungkam saat diminta tanggapannya terkait keluhan bekas THL tersebut. Yeremias hanya membaca pesan terkait konfirmasi nasib para THL yang tagih janji terhadap Pemda itu.

Diketahui, pemecatan para THL oleh Bupati Agas lantaran adanya pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk Anggaran 2021.

Bupati Agas memecat para THL tersebut melalui surat bernomor 065/614/X 2020 pada 27 Oktober 2020. Dalam surat tersebut dijabarkan pemberhentian THL dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Inspektorat, Balitbang , Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Dinas Peternakan, Dinas Sosial ,Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Ketahanan Pangan dan perikanan , Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan Dinas Kesehatan.

Padahal sebelumnya Pemda sudah menginformasikan kepada para THL akan alokasikan Rp4,9 miliar untuk modal usaha. Dengan rincian anggaran Rp15 juta per THL. (Firman Jaya).

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.