Tegur Satgas Covid Atas Kasus Semau, TPDI: Polda NTT Jangan Bodohi Masyarakat

0

JAKARTA-Polda NTT memberikan surat teguran kepada Ketua Pelaksana Satgas COVID-19 NTT. Surat teguran itu terkait dugaan pesta dalam acara pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang digelar Gubernur NTT Viktor Laiskodat di Pulau Semau.

“Kita sudah berikan teguran dan disertai rekomendasi soal dugaan pelanggaran protokol kesehatan di Semau itu yang videonya tersebar di media sosial,” kata Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Rishian Krisna B, Minggu (5/9/2021).

Dalam surat teguran itu, Polda NTT juga memberikan beberapa rekomendasi. “Ada beberapa hal yang tertuang dalam surat teguran dan rekomendasi itu antara lain tidak boleh terulang kembali hal serupa di lain waktu untuk acara-acara yang melibatkan masyarakat yang berpotensi terjadi kerumunan,” katanya.

Polda NTT berharap, peristiwa ini menjadi pelajaran bagi Satgas COVID-19 dalam mengawasi protokol kesehatan. Satgas COVID-19 NTT harus terus berkoordinasi secara intensif dengan TNI-Polri dan instansi terkait.

Lebih lanjut, Polda NTT juga meminta Ketua Pelaksana Satgas COVID-19 NTT memberikan teguran tertulis kepada panitia pelaksana kegiatan itu. Dalam hal ini, Polda NTT beranggapan panitia kegiatan adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bank NTT, bukan Viktor Laiskodat.

Namun Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menilai teguran tersebut tidak relevan. Pasalnya kata Petrus, Satgas Covid-19 Provinsi NTT secara struktur bukanlah organ Polda NTT. Bahkan bukan pula organ bentukan Polda NTT.

“Karena itu tidak relevan jika dalam kaitan dengan dugaan Pelanggaran Hukum pada acara Pengukuhan TPAKD di Semau, Polda NTT memberi sanksi berupa teguran kepada Ketua Pelaksana Tugas Satgas COVID-19 NTT,” ujar Petrus kepada wartawan di Jakarta, Senin (6/9/2021).

Pada sisi lain kata Petrus, surat teguran Polda NTT kepada Ketua Pelaksana Satgas COVID-19 NTT itu terkandung makna bahwa Polda NTT mengakui bahwa acara Pengukuhan TPAKD di Pulau Semau, merupakan suatu Pelanggaran Hukum.

Dalam hal ini diduga melanggar Undang-Undang (UU) Kekarantinaan Kesehatan sehingga diperlukan proses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan pasal 9 dan pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018, Tentang Kekarantinaan Kesehatan itu sendiri.

Petrus pun mempertanyakan dasar hukum Polda NTT memberi sanksi administratif berupa teguran dan rekomendasi kepada Ketua Pelaksana Satgas COVID-19 NTT.

Petrus juga mempertanyakan pihak
yang memeriksa Ketua Pelasana Satgas COVID-19 NTT dan kapan dilakukan hingga dikeluarkannya Teguran.

“Apakah secara struktur organisasi Satgas COVID-19 NTT berada di bawah Polda NTT dan merupakan Organ Polda NTT. Apakah Surat Teguran Polda NTT itu bagian dari tindakan kepolisian secara pro yustisia dalam penyelidikan atau penyidikan. Apakah yang bersalah dan harus bertanggung jawab dalam kasus pelanggaran Hukum Kekarantinaan Kesehatan COVID-19 di Semau adalah Satgas Covid-19 NTT,” katanya.

Transparan

Ditegaskan Petrus, Polda NTT harus netral dalam menghadapi kasus pelanggaran terhadap UU Kekarantinaan Kesehatan dan KUHP. Padahal Polda NTT sendiri belum melakukan langkah hukum apapun, tetapi sudah menilai bahwa Gubernur NTT Viktor B. Laiskodat tidak bersalah.

Sementara dugaan pelanggaran terhadap UU Kekarantinaan Kesehatan kata Petrus dilakukan secara berjamaah. Ada Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati-Bupati se NTT yang dalam fungsi dan kedudukannya memikul tanggung jawab hukum dan moral untuk menegakan hukum Kekharantinaan Kesehatan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

“Polda NTT jangan membodohi masyarakat, jangan karena terdapat anggapan bahwa Sarjana lulusan di NTT dicap tidak laku, lantas Polda NTT seenaknya bertindak secara serampangan, tanpa memilah dan memilih siapa yang melangar siapa, yang berhak hak menegur, siapa yang harus ditegur dan siapa yang harus diproses hukum. Jangan garuk di kaki padahal gatalnya di kepala,” tegasnya.

“Publik menanti janji Polda NTT untuk menindak siapapun yang melanggar tanpa pandang bulu, siapapun dia sesuai dengan prinsip “equality before the law” sebagai prinsip negara hukum di dalam UUD 1945 dan prinsip Polri yang presisi,” tukasnya. (Her).

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.