Tak Ada Forum Resmi Bahas Lepasnya Papua dari NKRI

0

JAKARTA– Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengatakan tidak ada forum resmi di tingkat internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengangkat permasalahan lepasnya Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Akmal menegaskan, seluruh negara di dunia menghormati putusan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2504 Tahun 1969 tentang penentuan pendapat rakyat Papua yang menegaskan Papua termasuk Papua Barat merupakan bagian tidak terpisahkan dari NKRI.

“Amanah dari resolusi PBB 2504 ini adalah jelas bahwa Papua diberi otonomi khusus dalam percepatan pembangunan kesejahteraan sebagai bagian dari NKRI. Hal inilah dibuatkan langkah-langkah oleh pemerintah untuk memajukan rakyat Papua,” ujar Akmal di DPR RI, Kamis (6/5/2021).

Perjalanan panjang sejarah keberadaan Papua hingga zaman reformasi kata Akmal banyak hal belum optimal. Pada zaman Presiden B.J Habibie kata Akmal, 100 orang rakyat Papua menemui Presiden di Istana negara.

“Menyampaikan aspirasinya yang memuat isinya terjadi berbagai persoalan di wilayah Papua, karena dianggap masyarakat belum sepenuhnya sejahtera. Dan ada persoalan sistem pengelolaan sumber daya alam yang dipandang belum optimal pada masyarakat Papua,” katanya.

Aspirasi tersebut kata Akmal ditindak lanjuti dengan menerbitkan TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Nomor 14 Tahun 2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan Otonomi daerah.

“Antara lain menekankan tentang pentingnya segera merealisasikan Otonomi khusus tersebut melalui suatu penetapan Undang-undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua melalui undang-undang. Sehingga atas dasar amandemen ke dua UUD 1945, pasal 14B maka disahkanlah UU No. 21 tahun 2001 yaitu otonomi khusus bagi provinsi Papua,” beberanya.

“Kita perlu memahami semangat dari UU ini dalam rangka memberi rasa keadilan, tercapai kesejahteraan dan pentingnya menegakkan supremasi hukum serta adanya penghormatan Hak asasi manusia masyarakat Papua sebagai bagian dari NKRI,” tambahnya. (Red).

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.