Punya Utang Rp2,6 Triliun, Tommy Soeharto Dipanggil Satgas BLBI

0

JAKARTA– Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) memanggil Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Tommy dipanggil sebagai pengurus PT Timor Putra Nasional. Dalam kasus ini, Satgas akan utang Tommy senilai Rp2,6 triliun.

Satgas BLBI meminta Tommy untuk ke Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yakni Gedung Syafruddin Prawiranegara lantai 4 Utara, Jl Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta Pusat, pada Kamis (26/8/2021) pukul 15.00 WIB besok.

Dalam pertemuan itu, Tommy dijadwalkan menghadap Ketua Pokja Penagihan dan Litigasi Tim B. “Menyelesaikan hak tagih negara dana BLBI berdasarkan penetapan jumlah piutang negara setidak-tidaknya sebesar Rp 2,6 triliun,” kata Ketua Satgas BLBI, Rionald Silaban.

Sebenarnya pemanggilan untuk menyelesaikan tunggakan hutang tersebut tak hanya Tommy. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, pihaknya memanggil semua obligor dan debitur.

Mahfud yang juga Ketua Pengarah Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih (Satgas BLBI) mengatakan, pihaknya memanggil 48 obligor dan debitur dengan total kewajiban mengembalikan hutang kepada negara sebesar Rp111 triliun.

“Ini adalah uang rakyat, dan saat ini rakyat sedang susah, sehingga tidak boleh hutang tidak dibayar,” ujar Mahfud kepada wartawan, Rabu (25/8/2021).

Menurut Mahfud, pihaknya telah bicara dengan para penegak hukum. Dalam hal ini Ketua KPK, Kapolri dan Jaksa Agung untuk menyelesaikan secara pidana bila pengembalian utang tersebut tidak selesai secara perdata.

“Saya sampaikan, kalau semua mangkir, tidak mengakui padahal ada dokumen hutangnya, maka jika tidak bisa diselesaikan secara perdata, maka bisa jadi kasus pidana,” tegasnya.

Mahfud menegaskan, apabila obligor dan debitur mangkir untuk membayar kewajibannya maka sudah memenuhi unsur pidana korupsi. Artinya memenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi, merugikan keuangan negara, dan dilakukan dengan melanggar hukum.

“Tidak kooperatif dan mangkir dimaknai sebagai melanggar hukum. Para obligor dan debitur yang dipanggil agar kooperatif, karena pemerintah akan tegas soal ini. Karena hanya diberi waktu tidak lama oleh Presiden, hanya sampai Desember 2023,” pungkasnya. (Her).

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.