Pungli Dana PKH Melalui BRiLink, Ini Jumlahnya

0

BORONG-Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indone­sia telah melaksanakan PKH.

Misi besar PKH untuk menurunkan kemiskinan semakin mengemuka mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia sampai pada Maret tahun 2016 masih sebesar 10,86% dari total penduduk atau 28,01 juta jiwa (BPS, 2016).

Pemerintah telah menetapkan target penurunan kemiskinan menjadi 7-8% pada tahun 2019, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2015-2019. PKH diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan (gini ratio) seraya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Bagaimana penerapannya di Kabupaten Manggarai Timur?. Penelusuran media ini menemukan adanya penyimpangan. Program unggulan Kementerian Sosial (Kemensos) ini telah menahun menjadi sasaran bancakan oknum yang tidak bertanggung jawab demi memperkaya diri dan golongannya.

Indikasi ini terungkap saat media ini mendapat pengaduan dari para penerima PKH bahwa adanya hal yang diduga kuat telah menyalahi aturan baku yang sudah tertuang dalam “Pedomaan Pelaksanaan PKH Tahun 2020 – 2024 yang ditandatangani Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI”. Meski demikian masyarakat yang menjadi korban tersebut enggan memberi keterangan kepada media.

Namun seorang agen BRILink Karya Sejati yang terletak di Desa Gurun Liwut, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur bernama Dorotea Odi membenarkan pemotongan dana PKH tersebut. Menurut Odi, pemotongan terjadi saat penarikan dana.

“Iya benar sekali. Saya menjadi agen BriLink BRI sejak 2014 silam. Selama ini, bagi para penerima bantuan PKH yang terima di sini dipangkas Rp10.000,” ujar Odi kepada Infolabuanbajo.com, Rabu (1/9/2021).

Menurut Odi, ada dua desa penerima PKH yang menarik dana ditempatnya yakni Desa Gurung Liwut dan Desa Benteng Riwu. Dua desa tersebut berjumlah 80 orang penerima.

“Kalau di luar Desa, seperti di Ngampang Mas dan Desa Rana Masak atau yang terima di luar Desa ini, maka kami lakukan pemotongan Rp.20.000,” jelasnya.

Odi memastikan, hasil pemotongan tersebut akan dibagikan kepada pihak BRI. Kerjasama tersebut kata Odi tak hanya untuk dana PKH, tetapi berlaku juga untuk penarikan dana lainnya.

“Kalau dana pemotongan tersebut kami bagikan bersama pihak BRI, baik pemotongan dana PKH maupun dana penarikan yang bukan dana bantuan. Dari Rp10.000 tersebut, Rp7000 untuk kami sebagai agen, sedangkan Rp3000 untuk pihak BRI,” katanya.

Namun pihak BRI membantah pernyataan Odi terkait pemotongan dana PKH tersebut. Kepala BRI cabang Ruteng Emanuel Laure menjelaskan, pihaknya tidak pernah mengetahui jika ada pemotongan dana PKH oleh pihak agen BriLink.

“Sejauh ini kami tidak pernah tahu kalau ada pemotongan dana bantuan PKH oleh para agen briLink. Secara regulasi dana bantuan PKH itu tidak boleh dipotong,” kata Emanuel kepada Infolabuanbajo.com.

“Sedangkan untuk biaya penarikan yang bukan uang bantuan, itu kesepakatan antara pihak BRI dengan para agen sesuai kesepakatan. Yang di potong hanya Rp3000. Kemudian dari pemotongan tersebut di bagi dua, bersama pihak agen dan BRI,” tegasnya.

Kasus tersebut akan menjadi atensi Emanuel. Dia memastikan akan menindak tegas pihak agen BriLink yang melakukan pemotongan di luar aturan BRI.

“Sejauh ini kita belum tahu apakah ada yang melakukan pemotongan di luar dari aturan atau tidak. Apalagi selama ini kita sering memberikan sosialisasi kepada pihak agen BriLink agar melakukan pemotongan sesuai aturan BRI. Karena kita punya banyak agen BriLink juga. Kalau kita jumlahkan di tiga Kabupaten Manggarai ini, sekitar 1000 lebih agen briLink,” katanya.

Sedangkan Koordinator Pendamping PKH Manggarai Timur Efrem Yanto menegaskan, secara aturan dana bantuan tidak boleh dipotong dan masyarakat harus menerima secara utuh.

“Secara aturan memang yang namanya dana bantuan tidak boleh di potong sama sekali. Lalu soal batasan atau nominal yang di potong setiap penarikan itu bukan kewenangan saya. Sebab briLink itu kan milik BRI. Jelas soal aturan itu pasti pihak BRI yang tahu. Kalau secara regulasi yang namanya dana bantuan sosial itu tidak boleh dipotong dan para penerima harus menerima utuh,” tegasnya.

“Kita tahu ini sudah menjadi persoalan karena semua kita memang tahu kalau aturan dana bantuan itu tidak boleh di potong. Kemarin juga kita lakukan diskusi bersama terkait hal ini, kita sudah anjurkan, bahwa yang namanya bansos itu ada batasannya. Kami sempat turun ke desa-desa, di sana minimal batasan yang paling maksimal itu Rp20.000 untuk satu kali penarikan. Kita tau ia memang itu melawan regulasi. Kalau soal pemotongan yang sesungguhnya itu ranahnya pihak BRI sudah,” tambahnya.

Diketahui, BriLink Karya Sejati berdiri sejak tahun 2014. Agen ini diduga telah melakukan pemotongan sudah lebih dari 1000 kali penarikan. (Firman Jaya).

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.