PT Sunat Hukuman Pinangki, Arteria Dahlan: Tak Ada Settingan

0 0

JAKARTA– Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan menilai kinerja penegak hukum sedang dalam proses memperbaiki diri. Hal tersebut diutarakan Arteria menanggapi vonis terhadap Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta menyunat hukuman jaksa Pinangki Sirna Malasari dari 10 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara. Pinangki terbukti korupsi dan melakukan pidana pencucian uang. Arteria pun menolak asumsi ada “permainan” dalam kasus Jaksa Pinangki tersebut.

“Kalau ada hakim yang main, maka tidak mungkin putusan sejak awal 10 tahun. Jangan sampai ada prasangka atau asumsi. Apa yang diputus vonis hakim Pengadilan Tinggi itu kan sama dengan surat tuntutan,” tegas Arteria dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Publik Pengurus Pusat Pemuda Katolik pada Kamis, 22 Juli 2021.

Arteria mengatakan, dalam surat tuntutan telah diambil sepenuhnya oleh Majelis Hakim Banding. Artinya Majelis Hakim Banding sepakat dengan pengadilan tingkat I. Dalam hal ini, ada jaminan perlindungan hukum yang adil dalam hukum di Indonesia.

Dikatakan Arteria, Majelis hakim pengadilan tinggi sependapat dengan jaksa penuntut umum. Pengajuan kasasi tidak boleh keluar dari pasal 244 KUHAP. Justru apabila kasasi dilakukan ini preseden buruk.

“Saya meyakini tidak ada settingan dalam kasus Pinangki. kejaksaan dan KPK sudah on the track, ada menteri PDIP dan Gerindra yang ditangkap KPK. Ini kita harus apresiasi,” jelasnya.

Arteria menambahkan, jangan karena kasus Pinangki maka seolah-olah semua penegak dan penegakan hukum buruk. Arteria menilai ada perbaikan pada tingkat kejaksaan dan ada semangat pemberantasan korupsi.

“Ini kejaksaan sedang berbenah, dan kita harus support. Kalau ada jaksa menyimpang, sampaikan, pasti diproses,” bebernya.

Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis Jaksa Pinangki Sirna Malasari dengan pidana 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp600 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Hakim menilai Pinangki telah terbukti secara sah dan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana suap, tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pemufakatan jahat terkait sengkarut penanganan perkara terpidana korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra.

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pinangki Sirna Malasari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp600 juta subsidair 6 bulan,” demikian vonis yang diputuskan majelis hakim Pengadilan Tipikor yang dipimpin Hakim Ketua, IG Eko Purwanto, Senin (8/2).

Vonis ini lebih berat daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang meminta pengadilan menjatuhkan vonis bagi Pinangki dengan pidana empat tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Dalam kasus ini, Pinangki dinilai terbukti menerima uang sebesar US$500 ribu dari Djoko Tjandra. Uang itu dimaksudkan untuk membantu pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung agar pidana penjara yang dijatuhkan ke Djoko Tjandra atas kasus hak tagih Bank Bali selama 2 tahun penjara tidak dapat dieksekusi.

Uang US$500 ribu itu merupakan fee dari jumlah US$1 juta yang dijanjikan Djoko Tjandra. Uang itu diterima Pinangki melalui perantara yang merupakan kerabatnya sekaligus politikus Partai NasDem, Andi Irfan Jaya.

Mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung ini juga dinyatakan terbukti melakukan pencucian uang.

Ia membelanjakan uang tersebut di antaranya untuk membeli 1 unit mobil BMW X5 warna biru seharga Rp1.753.836.050; pembayaran apartemen di Amerika Serikat Rp412.705.554; dan pembayaran dokter kecantikan di Amerika Serikat Rp419.430.000.

Pinangki juga dinilai telah melakukan perbuatan Pemufakatan Jahat bersama dengan Andi Irfan Jaya dan Djoko Tjandra dalam pengurusan fatwa MA. Mereka menjanjikan uang US$10 juta kepada pejabat di Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung. (Her).

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.