Proses Hukum Para Tersangka Kasus Golo Mori Tetap Berlanjut

0

LABUAN BAJO- Polres Manggarai Barat menangguhkan penahanan terhadap 21 orang tersangka yang diduga terlibat dalam kasus sengketa tanah di Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Sabtu (02/10/2021).

Kapolres Manggarai Barat AKBP Bambang Hari Wibowo mengatakan, para tersangka tersebut dikeluarkan dari tahanan atas dasar surat permohonan Penangguhan Penahanan dari Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi dan Bupati Manggarai Herybertus Geradus Laju Nabit tertanggal 02 Oktober 2021.

“Penangguhan Penahanan 21 orang tersangka sudah dikabulkan atas pertimbangan yang matang dengan tetap menjunjung tinggi aspek Hukum yang berlaku di Indonesia,” ujar Bambang melalui keterangan yang diterima Infolabuanbajo.com, Senin (4/10/2021).

Meski demikian kata Bambang, proses penyidikan terhadap para tersangka tersebut tetap berjalan. Mereka wajib lapor kepada Bhabinkamtibmas sekali seminggu.

“Meskipun 21 orang tersangka tersebut menjalani masa Penangguhan Penahanan, namun proses hukum terhadap para tersangka ini tetap berjalan dan mereka wajib untuk melaporkan diri minimal satu kali dalam seminggu kepada Bhabinkamtibmas di Desa setempat,” tegasnya.

Menurut Bambang, penangguhan penahanan tersebut ini sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Dalam PP ini diatur bahwa dalam permintaan Penangguhan Penahanan, harus ada jaminan yang disyaratkan berupa Jaminan Uang atau Jaminan Orang, dalam penangguhan penahanan ini berdasarkan Jaminan Orang.

Berikut penjelasannya sesuai PP No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP pada pasal 36 sebagai berikut :

Jaminan Orang (Pasal 36)
– Orang penjamin bisa penasihat hukumnya, keluarganya, atau orang lain yang tidak mempunyai hubungan apa pun dengan tahanan.

– Penjamin memberi “pernyataan” dan kepastian kepada instansi yang menahan bahwa dia “bersedia” dan bertanggung jawab memikul segala risiko dan akibat yang timbul apabila tahanan melarikan diri.

– Identitas orang yang menjamin harus disebutkan secara jelas.

– Instansi yang menahan menetapkan besarnya jumlah uang yang harus ditanggung oleh penjamin, yang disebut “uang tanggungan” (apabila tersangka/terdakwa melarikan diri).

– Pengeluaran surat perintah penangguhan didasarkan atas surat jaminan dari si penjamin.

Timbulnya kewajiban orang yang menjamin menyetor uang tanggungan yang ditetapkan dalam perjanjian penangguhan penahanan:

a. Apabila tersangka/terdakwa melarikan diri;

b. Dan setelah lewat 3 bulan tidak ditemukan;

c. Penyetoran uang tanggungan ke kas Negara dilakukan oleh orang yang menjamin melalui panitera Pengadilan Negeri;

d. Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang ditentukan tersebut, juru sita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke Kas Negara melalui panitera pengadilan negeri. (Red).

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.