Politisasi Saat Pilkada Alasan DPR Revisi UU ASN

0 84

JAKARTA– DPR RI kembali merevisi Undang-Undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN) No. 5 Tahun 2014. Revisi tersebut merupakan usulan DPR RI dan masuk Prolegnas 2021.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN Guspardi Gaus menegaskan, revisi UU ASN tersebut fokus pada item profesionalitas dan netralitas.

Profesionalitas kata Guspardi, setiap ASN harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain. Hal tersebut telah diatur dalam UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PP No. 11/2017 tentang Manajamen Pegawai Negeri Sipil.

“Masalah profesionalitas, netralitas, sekarang ini banyak pegawai dengan adanya otonomi daerah bersedia ditempatkan di mana saja. Ini ASN sekarang engga seperti dulu, kalau dia bagus dari Kabupaten kota, meningkat ke Propinsi dan ke pusat. Sekarang bisa dihitung dengan jari yang ke pusat,” ujar Guspardi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/4/2021).

Namun kata Guspardi, amanah UU tersebut tidak dijalankan sebagaimana semestinya. Alhasil, masa depan ASN yang berkualitas tidak jelas. “Sekarang ini tidak jelas masa depan ASN. Kalau orang yang berkualitas ini sulit naik jabatan hingga ke pusat,” katanya.

Guspardi juga menyinggung politisasi pengangkatan jabatan eselon oleh Kepala daerah. Guspardi menegaskan, politisasi jabatan ASN di daerah tidak bisa dihindari.

“Soal politisasi. Kenapa bisa dilakukan politisasi. Karena kewenangan untuk menempatkan atau merekrut ASN untuk menjadi kepala bidang dan kepala dinas dan sebagainya adalah kepala daerah yang bersangkutan,” katanya.

Apalagi kalau menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kata Guspardi, petahana memanfaatkan ASN untuk menjadi tim sukses (timses).

“Inilah ketika dia menolak, karir bisa hancur, bukan karena profesionalnya tapi karena tim sukses. Ini yang harus kita pangkas,” tegasnya. (Firman).

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.