Polda NTT, Jemput Bupati Sikka Seperti Habib Rizieq Shihab

0 5

JAKARTA-Beredar di Media Sosial (Medsos) cuplikan rekaman video pergelaran acara yang sangat mewah untuk ukuran NTT. Semua pejabat NTT baik Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati se-NTT termasuk Bupati Sikka Robi Idong hadir dalam acara di Pulau Semau, Kabupaten Kupang tersebut.

Acara yang megah dan melibatkan artis tersebut membuat semua mata terpana. Bahkan nyaris tak percaya bahwa penyelenggara acara tersebut adalah Gubernur NTT. Padahal masih dalam PPKM level 4 untuk Propinsi NTT.

Koordinator TPDI Petrus Selestinus mengatakan, salah satu hal yang menarik dalam acara tersebut ketika Bupati Sika hadir tanpa protokol kesehatan (prokes) yang ketat.

Namun berbanding terbalik dengan kebijakan di Sikka kata Petrus yang menerapkan prokes covid-19 yang sangat ketat. Apalagi salah satu warga dianiaya hingga luka parah bahkan anak sekolahpun diteror Satpol PP demi Prokes Covid-19.

“Begitu Robi Idong keluar kandang, ko jadi liar, indisipliner, insubordinatif dan membangkangi Prokes Covid-19,” ujar Petrus kepada wartawan, Minggu (30/8/2021).

Menurut Petrus, acara di Semau tersebut diduga melanggar peraturan perundang-undangan dengan kualifikasi insubordinasi, pembangkangan terhadap kebijakan Pemerintah Pusat, mengkhianati Instruksi Gubernur NTT dan rasa keadilan publik. Bahkan masuk kategori sebagai Tindak Pidana.

“Sikap Robi Idong turut hadir, ikut menyanyi dan berjingkrak ria di atas panggung dalam kerumunan besar tanpa masker, jelas perilaku yang tidak pantas, menjilat ludahnya sendiri dan tidak patut dicontoh oleh siapapun. Ini jelas sikap yang tidak empati terhadap warga Sikka yang sedang kesulitan ekonomi akibat covid-19,” tegasnya.

“Warga Sikka harus catat baik-baik, karena ini bukti watak pemimpin yang hanya mengabdi kepada kekuasaan, karenanya tidak layak dipercaya lagi. Oleh sebab itu jika pada Pilkada 2024 mereka maju lagi dalam pencalonan Pilkada, maka warga Sikka tidak perlu memilihnya, karena ini menjadi bukti sikap seorang pemimpin bunglon atau berwajah ganda, yang menjilat ludah sendiri,” tambahnya.

Lanjut Petrus, Kapolda NTT tidak boleh ikut-ikutan jadi bunglon. Kapolda NTT sebaiknya sebelum Bupati se NTT yang hadir pulang ke kampung masing-masing, lakukan upaya paksa dan kenakan tindakan kepolisian terlebih dahulu.

“Periksa dan berikan status tersangka seperti Rizieq Shihab di Jakarta, akibat berkumpul dan berkerumun, karena ini merupakan pelanggaran Prokes Covid-19 bahkan melanggar KUHP,” tegasnya.

Menurut Petrus, landasan hukum untuk Kapolda NTT dan jajarannya bertindak, yaitu Instruksi Kapolri dalam Surat Telegram terkait Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19, No. : ST/3220/XI/KES. 7./2020 tanggal 16/10/2020, dua butir diantara perintah Kapolri itu adalah :

a. “Agar seluruh jajaran Kepolisian menegakkan hukum tanpa pandang bulu terhadap pelanggar Protokol Kesehatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat”.

b. Apabila dalam penegakan perda atau peraturan kepala daerah tentang penerapan protokol kesehatan Covid-19, ditemukan adanya upaya penolakan, ketidakpatuhan atau upaya lain yang menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu stabilitas kamtibmas, maka lakukan upaya penegakan hukum secara tegas terhadap siapapun,”.

Dalam Surat Telegram itu tercantum pula pasal-pasal yang menjadi acuan, yakni Pasal 65 KUHP, Pasal 212 KUHP, Pasal 214 ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 216 KUHP, dan Pasal 218 KUHP jo. Undang-Undang No. : 2 Tahun 2002, Pasal 84 dan Pasal 93 UU No. : 6 Tahun 2018, Tentang Kekarantinaan Kesehatan. (Her).

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.