Pokja Liar di Apartemen Paladian Park

0

JAKARTA– Kelompok Kerja (Pokja) liar bergentayangan merampas pengelola Apartemen Paladian Park. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu warga apartemen yang juga ahli hukum strata title Julius Lobiua.

Menurut Julius, Pokja tersebut awalnya dari kelompok adhoc (sementara). Kemudian mereka meminta legitimasi Walikota dan Walikota serta meminta penjelasan ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta.

Namun kata Julius, oleh DPRKP DKI Jakarta dalam penjelasan kepada Walikota menyebutkan kelompok adhoc tidak dikenal dalam Peraturan Gubernur (Pergub). Bahkan ditambahkan Julius tidak dikenal dalam Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen) PUPR.

“Ketika mereka ini tidak dikenal alias liar karena tidak diakui keberadaannya oleh Pemerintah. Kini mereka mengembangkan sayap menjadi Pokja. Pokja ini peleburan dari adhoc yang sudah ditolak Pemerintah, merasa ditolak Pemerintah karena terdorong ambisi lalu melebur menjadi Pokja,” ujar Julius kepada wartawan, Sabtu (9/10/2021).

Pokja leburan tersebut kata Julius dibentuk pada tanggal 2 Oktober 2021 oleh kurang lebih 8 orang warga apartemen Paladian Park yang mengklaim mengacu pada Pergub No.70 Tahun 2021.

Menurut Julius Pokja yang diamanatkan pasal 102B Pergub No.70 Tahun 2021 mekanisme pembentukannya yakni difasilitasi oleh Tim Penyelesaian masalah Rusun di wilayah hukumnya.

Lalu kata Julius dilaksanakan dengan mengundang Pemilik Rusun dan diberikan dua kali rapat untuk menetapkan Anggota Pokja. Apabila dua kali rapat tidak melahirkan kesepakatan, maka Dinas Perumahan akan mengambil alih menunjuk anggota Pokja.

Susunan Pokja kata Julius terdiri dari 7 orang pemilik dan pembentukan Pokja tersebut menunggu pencabutan Surat Edaran Kepala DPRKP DKI Jakarta. “Jadi jika aturan tentang pembentukan Pokja ini dilanggar maka Pokja ini dianggap Pokja liar,” jelasnya.

Julius menambahkan, kedudukan Pokja tersebut tidak diakui dan tidak mendapat legitimasi dari pemerintah baik Walikota maupun dinas perumahan DKI Jakarta.

“Persoalannya sekarang ini masih berstatus Ilegal tetapi mereka sudah propaganda kepada warga supaya warga itu membayar listrik dan air. Padahal mereka ini belum mendapat legitimasi dari pemerintah,” tegasnya.

Julius menjelaskan, Pokja tersebut dibentuk saat apartemen Paladian Park dikelola oleh pengelola sementara yang ditugaskan oleh Tim Penyelesaian Masalah Rusun Walikota Jakarta Utara pada Juni 2021. Apalagi legal standing pengelola sementara mengacu pada Pergub 133 Pasal 102 b.

“Dalam masa Pengelola sementara ini berjalan, mereka kemudian membentuk adhoc dan Pokja. Tentu ini bertentangan dengan Pergub No.70 Tahun 2021. Pokja ini sekarang malahan melakukan propaganda seolah olah telah Legal karena mendapat legitimasi melakukan penagihan utiliti sama service charge dan singking fund,” tegasnya.

Tak Setuju

Sebagai warga apartemen kata Julius, keberadaan Pokja Ilegal tetapi melakukan perbuatan hukum bertindak untuk dan atas nama Pokja liar adalah bentuk perbuatan yang mengandung unsur kejahatan.

Sebab mereka tidak mempunyai dasar hukum dalam mengelola Tanah, Benda dan Bagian bersama sedangkan tugas. Pengelola melakukan penagihan dan menyimpan dana masyarakat harus mendapat legitimasi dari pemerintah minimal Surat Keputusan.

“Tentunya, kita para warga mungkin bukan saya saja yang tidak menyetujui keberadaan dari Pokja ini ada, mungkin banyak warga yang keberadaannya tidak diakui. Karena tentunya kita warga dengar dari pemerintah,” jelasnya.

Julius menegaskan, pihaknya tidak menghendaki adanya kerugian yang lebih besar akibat kegiatan pengelolaan di Apartemen Paladian Park atas ulah Pokja liar tersebut. Apalagi sudah mengklaim diri sebagai warga yang mempunyai legitimasi dan menagih iuran yang menimbulkan kerugian.

“Pengelola Sementara yang sekarang ini masih berlaku kewenangannya berdasarkan SK Walikota dan Pergub 133 Pasal 102 maka yang dirugikan adalah pengelola sementara yang mendapatkan legitimasi hukum sebagai pengelola sementara,” katanya.

Secara yuridis kata Julius, perbuatan Pokja tersebut diduga telah melanggar pasal 368 KUHP dan pasal 46 UU No. 10 tahun 1989 tentang perbankan.

“Nah masing-masing punya ancaman hukuman. Kalau UU Perbankan pasal 46 itu ancaman 15 Tahun dan kalau 368 KUHP ancaman 9 tahun. Ini kalau sampai mengarah ke sana, jika ada pihak yang dirugikan tentunya berat. Apakah mereka tahu akibat hukum terhadap perbuatan-perbuatan seperti ini,” bebernya.

Namun Julius mencium adanya gelagat kecurangan Pokja tersebut. Pertama kata Julius, Pokja hendak mengambil alih pengelola sementara yang telah mendapat mandat oleh Walikota Jakarta Utara.

“Mereka juga akan ambil alih dalam proses rapat umum luar biasa. Padahal ini diberikan amanah kepada pengelola sementara yang dalam hal ini 5 tower pak Rudi bangun dan 2 tower adalah pak Andrika,” tukasnya. (Her).

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.