Pimpinan ORI dan Komnas HAM RI Harus Minta Maaf Kepada KPK

0

JAKARTA– Koordinator TPDI Petrus Selestinus menegaskan, putusan Mahkamah Agung (MA) RI dalam perkara Uji Materil No : 26 P/HUM/2021, tanggal 9 September 2021 yaitu “Menolak Gugatan Uji Materiil” yang dilayangkan oleh Pegawai KPK nonaktif terhadap Peraturan Komisi  Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 merupakan tamparan keras sekaligus harus menjadi pembelajaran berharga bagi Ombudsman RI dan Komnas HAM.

Lanjut Petrus, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. : 70/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK No. : 34/PUU-XIX/2021 serta Putusan MA No. : 26/P/HUM/ 2021 yang amarnya “Menolak Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Pemohon I, Yudi Purnomo dan Pemohon II, Farid Andhika,” sekaligus menutup ambisi 57 Pegawai KPK nonaktif dapat menjadi ASN pada KPK.

Dikatakan Petrus, Hakim MK dan MA dalam putusannya telah mempertimbangkan semua aspek, baik aspek pembentukan norma, maupun aspek pelaksanaan TWK.

“Upaya 57 Pegawai KPK nonaktif menjadi ASN pada KPK sudah tertutup, sedangkan bagi Pimpinan KPK, sudah tidak ada lagi hambatan yuridis dan psikologis untuk segera menerbitkan Surat Pemberhentian secara definitif terhadap 57 Pegawai KPK nonaktif tanpa harus menunggu hingga batas waktu berakhir,” ujar Petrus kepada wartawan, Minggu (12/9/2021).

Petrus menambahkan, MA dalam Pertimbangan Hukumnya menegaskan bahwa Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi( Perkom) No. 1 Tahun 2021, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UU 19/2019, PP 41/2020, dan Putusan MK No: 70/PUU-XVII /2019 dan Putusan MK No: 34/PUU-XIX/20 21.

Putusan MA dan MK dimaksud kata Petrus telah berimplikasi hukum pada Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan (LHAP) Ombudsman RI (ORI) dan Rekomendasi Komnas HAM dalam soal TWK KPK, menjadi mandul atau tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

“Karena bertentangan dengan UU No. 19 Tahun 2019; PP No. : 41 Tahun 2020; Putusan MK No. : 70/PUU-XVII/2019; Putusan MK No. : 34/PUU-XIX/2021; Putusan MA No. : 26 P/HUM/2021; dan Perkom No. : 1 Tahun 2021,” katanya.

Minta Maaf

Pimpinan ORI dan Komnas HAM RI kata Petrus harus meminta maaf kepada Pimpinan KPK, BKN, Menpan-RB bahkan kepada Presiden Jokowi. Pasalnya, Rekomendasi Komnas HAM dan LHAP ORI yang menuduh Pimpinan KPK melakukan Maladministrasi dan Pelanggaran HAM ternyata tidak terbukti.

“Yang terbukti justru sebaliknya dimana Komnas HAM dan ORI-lah yang melakukan Maladimistrasi ketika memproses tuntutan 57 Pegawai KPK nonaktif,” tegasnya.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi atas nama Pemerintah harus mengabaikan desakan sejumlah pihak yang bersifat politis, agar 57 Pegawai KPK nonaktif diangkat menjadi ASN pada KPK, karena Putusan MK No. : 34/PUU-XIX/2021 dan Putusan MA No. : 26 P/HUM/2021 telah menyatakan bahwa pasal-pasal tentang Pengalihan Status Pegawai KPK menjadi ASN dan TWK di dalam peraturan perundang-undangan adalah konstitusional (formil dan materiil). (Her).

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.