Pemilu Serentak 2024 dan Simpul Pengawasan Partisipatif

0

*Oleh: Herybertus Harun

Gong pemilu serentak 2024 sudah mulai ditabuh, genderang kesiapan penyelenggara pemilu mulai terasa, skenario menyatukan dua rezim pesta demokrasi yakni pemilu dan pemilihan dilakukan secara serentak sudah sangat tampak.

Jajaran pengawas pemilu tentu harus
mampu berinovasi mengembangkan pengawasan partisipatif sehingga masyarakat pemilih bukan lagi sebagai objek tetapi subjek pengawasan pemilu serentak tahun 2024 mendatang.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, DPRD yang dilakukan secara langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber).

Pesta demokrasi lima tahunan ini dilakukan tentu bertujuan antara lain sebagai mekanisme pergantian penyelenggara negara, pendelegasian sebagian kedaulatan rakyat kepada peserta pemilu,serta sejumlah fungsi lain.

Terdapat sejumlah komponen dalam mewujudkan agar pelaksanaan Pemilu berjalan dengan baik antara lain peserta pemilu (partai politik dan Capres/cawapres atau calon perseorangan), penyelenggaran Pemilu (KPU,Bawaslu dan DKPP) serta masyarakat (pemilih).

Peran dan keterlibatan masyarakat pemilih dalam setiap hajatan Pemilu sangatlah besar. Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi objek pemilu, dan menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan Pemilu kepada penyelenggara tetapi harus menjadi subjek utama serta mengambil bagian dalam memantau seluruh proses tahapan,sekecil apapun.

Untuk terwujudnya pengawasan partisipatif dalam pemilu,Negara melalui regulasi yang termuat dalam Pasal 104 huruf f Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi Bawaslu kabupaten kota berkewajiban mengembangkan pengawasan pemilu
partisipatif. Atas Perintah aturan, maka Bawaslu harus mampu mengembangkan pola pengawasan partisipatif sehingga dapat menjadi titik simpul dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2024.

Tantangan Pengawasan Pemilu Serentak
Pemilu serentak tahun 2024 menjadi tantangan tersendiri bagi pengawas pemilu sebab pengawasan sangat berat dan kompleksitas permasalahan sangat tinggi, maka diharapkan pemerintah dapat mendesain sejak awal desain dan konsep penyelenggaraan Pemilu tahun
2024 itu sejak dini. Dengan tingkat kerumitan yang tinggi diharapkan bisa mengurainya dari awal dan mendapatkan solusi alternatif.

Masih rendahnya keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam pengawasan Pemilu adalah tantang bagi pengawas pemilu. Upaya mendorong masyarakat untuk berpartisipasi tentu tidak sekedar slogan namun bisa diwujudkan saat pelaksanaan Pemilu dimulai.

Minimnya pengetahuan masyarakat tentang informasi kepemiluan,akan menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara khususnya pengawas pemilu. Sosialisasi nilai-nilai pengawas wajib dilakukan sehingga publik atau pemilih dapat memahami dan bisa mengambil bagian dalam mengawasi seluruh tahapan.

Faktor lain adalah Indeks kerawanan Pemilu yang cendrung tinggi. Salah satu produk Bawaslu adalah indeks kerawanan pemilu (IKP). Setiap tahapan pemilu Bawaslu senantiasa meluncurkan update data IKP dengan berbagai kriteria dimensi permasalahan yang dikumpulkan Bawaslu kabupaten/kota seluruh Indonesia.

IKP Bawaslu merupakan upaya pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan. Dengan adanya IKP dapat dijadikan sebagai rel bagi jajaran
pengawas pemilu dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu atau Pilkada. Kerawanan didefinisikan sebagai Segala hal yang menimbulkan gangguan atau menghambat proses pemilihan umum yang demokratis.

Pengawasan partisipatif bagi masyarkat bisa menjadi sarana pembelajaran politik, masyarakat bisa memahami seluruh tahapan pemilu, potensi pelanggaran dan segala jenis bentuk kecurangan dalam pesta demokrasi Pemilu.

Pemilu serentak tahun 2024 terbilang sangat unik sebab dilakukan secara serentak untuk dua rezim pemilihan yakni Pemilu dan Pilkada,tahapan sangat panjang disiapkan 20 bulan hingga tahun 2024. Selain itu, tentu juga membutuhkan biaya yang sangat mahal ditengah situasi negara dalam kondisi krisis,serta menjalankan seluruh tahapan dalam kondisi pandemi covid-19.

Pemilu serentak 2024 Versus Problem Klasik Produksi berita hoax dan ujaran kebencian (Hate speech) masih menjadi persoalan utama dalam menghadapi pemilu 2024. Seperti dalam pemilu 2019 sebelumnya, bahkan penyebaran berita hoax dan ujaran kebencian bisa berujung pada kasus hukum.

Selain isu tersebut, konflik kampanye black Champaign antara pasangan calon dan caleg juga akan terus terjadi. Hal ini tentu akibat dari pendidikan politik yang dilakukan peserta pemilu belum maksimal. Kondisi demikian tentunya akan berujung pada kecurangan penghitungan suara, serta menguatnya budaya politik uang dalam rangkah mendulang suara.

Dr. Agus Riewanto mengatakan ada perubahan filosofi partisipasi Government menjadi Governance. Menurutnya, partisipasi Government lebih kepada negara ekslusif dengan indicator public boleh terlibat bisa diijinkan oleh negara, kebijakan publik tanpa partisipasi.

Sementara partisipasi Governance menjurus kepada publik terlibat tanpa ijin negara serta keharusan partispasi masyarakat. Dengan bergesernya filosofi di atas maka peluang tingginya partisipasi akan terbuka lebar bagi publik. Partisipasi Governance dapat mendorong keterlibatan seluruh pihak dalam pengawasan partisipatif.

Berkaca pada pandangan di atas maka untuk mewujudkan pengawasan partisipatif maka Bawaslu harus mengandeng beberapa stakeholder strategis yakni perguruan tinggi (PT) Pers dan media sosial, Ormas dan LSM, Pemantau Pemilu dan Pemilih milenial.

Pemilih Milenial vs Media Sosial

Data sensus penduduk tahun 2020 mencatat total populasi penduduk Indonesia mencapai 270,2 juta jiwa. Mengalami kenaikan 32,6 juta jiwa dibandingkan tahun 2010.

Dari jumlah populasi tersebut tergambar 74,93 juta jiwa atau 27,94 persen generasi Z yakni kelahiran 1997-2012, serta terdapat 69,38 juta jiwa atau 25,87 persen kaum milenial yakni kelahiran 1981-1996 dan 58,65 juta jiwa generasi X atau 21,88 persen tahun kelahiran 1965-1980.

Selebihnya adalah post Gens Z kelahiran di atas tahun 2013 sebanyak 29,17 juta jiwa atau 10,88 persen, Baby Boomer kelahiran 1946-1964 sebanyak 31,01 juta jiwa atau 11,56 persen dan generasi Pre Boomer kelahiran dibawah tahun 1945 hanya 5,03 juta jiwa atau 1,87 persen.

Dari uraian data tersebut, milenial dalam angka terdapat 8 dari 10 generasi milenial terkoneksi dengan internet dan 40,1 persen pemilih milenial mempunyai akses media sosial.

Pengawas pemilu dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2024 harus mampu memetakan peluang keterlibatan kelompok milenial dalam melakukan pengawasan partisipatif.

Dominasi pemilih milenial yang cendrung menguasai media sosial harus bisa digandeng oleh pengawas pemilu, pengawasan partisipatif melalui media sosial jauh lebih efektif dalam mendapatkan informasi awal dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh peserta atau pihak lain yang menjadi objek pengawasan Bawaslu dan jajarannya.

Bawaslu Manggarai Dalam Program ‘Lejong Ngopi’

M.Affifufin dalam bukunya ‘Membumikan Pengawasan Pemilu’’ mengatakan Untuk bisa membumikan pengawasan maka Bawaslu harus menjadi bagian dari masyarakat. Kemudian cara-cara yang dilakukan adalah terus menerus berinovasi. Bawaslu tidak boleh berpuas diri terhadap program atau kegiatan Bawaslu yang sudah digulirkan.

Dalam pelaksanaannya, program pengawasan partisipatif juga mengikuti perkembangan zaman dan disesuaikan dengan kebudayaan masyarakat, seperti adanya forum warga, pengawasan
dalam era milenial seperti pengawasan media sosial, mengetuk kampus untuk ikut melakukan pengawasan karena kampus juga punya kewajiban untuk melakukan pengabdian masyarakat.

Sedangkan pengawasan pemilu merupakan ranah pengabdian bagi kampus untuk menciptakan demokrasi yang sehat. Pada intinya pengawasan partisipatif merupakan program yang melibatkan masyarakat secara
luas.

Jadi, meskipun Bawaslu merupakan lembaga negara, tetapi tidak memposisikan dirinya sebagai “menara gading” yang jauh dari keriuhan masyarakat. Dalam konteks, pengawasan partisipatif, Bawaslu menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri.

Bawaslu dengan program pengawasan partisipatif ini menjadi lembaga yang aktif dalam berinteraksi dengan masyarakat, sehingga ada jalinan emosional masyarakat dengan Bawaslu, sehingga produk akhirnya diharapkan tercipta pemilu yang bersih.

Mampukah Bawaslu Manggarai Mewujudkan pengawasan partisipatif ? Langkah pembentukan kampung pengawasan dalam program dengan pendekatan kearifan local ‘’Lejong Ngopi’’ tentu akan menghadapi berbagai tantangan.

Berbagai stakeholder strategis dalam Pilkada Gubernur dan wakil Gubernur tahun 2018, Pemilu 2019 dan Pilkada Bupati dan wakil Bupati Manggarai serentak 2020 telah dirajut sedemikian rupa.

Sejumlah pihak yang digandeng Bawaslu kabupaten Manggarai dalam memanifestasikan nilai pengawasan pemilu antara lain peserta pemilu seperti partai politik, media massa, komunitas
perempuan, komunitas seni, organisasi kepemudaan, PMKRI, GMNI, PMII, Perguruan Tinggi dan sejumlah pihak lain.

Upaya pencegahan terjadinya pelanggaran pemilu atau pemilihan dalam program ‘Lejong Ngopi’ diharapkan membuahkan hasil. Filosofi Lejong Ngopi dalam Bahasa Manggarai berarti mengunjungi atau mendatangi rumah keluarga atau teman.

Sementara Ngopi merupakan singkatan
dari Ngorol Pemilu/Pemilihan. Jadi dalam setiap pertemuan warga dapat membahas atau menceritakan terkait informasi-informasi pengawasan Pemilu atau pemilihan sehingga nilai-nilai pengawasan pemilu atau pemilihan bisa tertanam dalam setiap orang yang menjadi fokus pertemuan.

Tertanamnya nilai pengawasan Pemilu bagi seluruh stakeholder berharap akan berdampak pada pembentukan simpul pengawasan partisipatif pemilu,dengan demikian semakin masifnya pengawasan maka seluruh proses dan hasil pemilu atau pemilihan tentu akan berkualitas dan menghasilkan calon pemimpin yang berpihak pada rakyat. “Bersama rakyat awasi pemilu,bersama Bawaslu tegakan keadilan pemilu’.

*Penulis adalah Anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.