Pemda Dinilai Sembrono Beli TPU Ragok, Bupati Agas Harus Bertanggungjawab

0 0

BORONG– Politisi Senior PDIP Manggarai Timur (Matim) Wilibrodus Nurdin Bolong mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Manggarai menyelidiki kasus pembelian tanah kuburan Ragok di Desa Bangka Kantar, Kecamatan Borong.

Menurut pria yang akrab disapa Willi ini, pengeluaran keuangan daerah untuk pengadaan aset daerah merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2005 Tentang pedoman pengelola keuangan daerah. Hal tersebut juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006.

“Begitu banyak regulasi yang bicara tentang bagaimana pengelolaan keuangan daerah,” ujar Willi kepada Infolabuanbajo.com, Selasa (11/5/2021).

Willi menilai Pemda Matim tidak hati-hati dalam membeli Tempat Pekuburan Umum (TPU) Ragok. Willi menduga, proses jual beli TPU tersebut sangat sembrono.

“Mengapa saya katakan demikian karena tidak didukung oleh data yang autentik. Ketika muncul penolakan dari masyarakat karena lokasi yang diklaim sebagai sebuah wilayah yang sudah dibeli oleh pemerintah daerah untuk tanah pekuburan umum sudah ada pekuburan milik masyarakat di dalamnya,” tegasnya.

Willi mengatakan, pembelian TPU yang sudah mempunyai kuburan di dalamnya tidak diperbolehkan. Kecuali Pemda Matim kata Willi membeli tanah kosong.

Padahal kata Willi, pembelian TPU tersebut sejak tahun 2015. Kemudian tahun 2021 baru membuat dokumen penandatanganan dokumen jual beli tanah.

“Bayangkan rentan waktu pengeluaran uang daerah dengan proses pengurusan administrasi sama sekali sudah tidak normal,” tegasnya.

Willi menduga ada permainan oknum pejabat daerah Manggarai Timur dalam proses pembelian TPU tersebut. Willi pun mendorong Polres Manggarai Timur dan Kejari Manggarai segera panggil oknum yang bermain dalam kasus ini.

“Saya menduga dalam proses transaksi keuangan ada kwitansi yang diberikan kepada masyarakat dengan kwitansi yang Pemda pegang kalau ditelusuri bisa jadi tidak sama jumlah uangnya,” katanya.

Willi pun meminta Pemda Matim menghindari gaya orde baru. Pemerintah sejatinya kata Willi mendengar keluhan masyarakat. Kehadiran pemerintah seyogyanya untuk mengayomi dan melindungi masyarakat, bukan untuk menindas.

“Maka yang perlu didengar oleh Pemda , kalau ada penolakan oleh masyarakat maka Pemda tidak boleh paksa, karena masyarakat punya hak untuk bicara. Ini sudah zaman reformasi. Hari ini sudah zaman transparan,” bebernya.

Willi pun mengingatkan kepada Pemda dalam hal ini Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan jajarannya supaya tidak sembrono dalam membelanjakan keuangan negara.

“Kita dukung untuk membeli sesuatu untuk pembangunan tetapi prosesnya harus normal, tidak boleh ada manipulasi. Kalau ini masih dipelihara , daerah ini akan hancur,” tambahnya.

Tanggungjawab

Willi menegaskan, pihak yang bertanggungjawab atas pengeluaran uang negara pembelian TPU Ragok adalah Mantan Bupati Yosep Tote dan Bupati Andreas Agas yang saat itu memimpin Matim.

Pertimbangan tersebut kata Willi, pembelian TPU tersebut sudah berjalan tahun 2015 silam, namun realisasi urusan administrasi baru dilakukan tahun 2021.

“Harus bertanggungjawab. Yosep Tote tidak boleh cuci tangan. Begitu juga dengan Andreas Agas sebagai Wakil Bupati saat itu. Termasuk anggota DPRD periode 2019. Karena ini menyangkut anggaran yang dikeluarkan oleh daerah untuk beli tanah itu,” katanya.

Mantan Anggota DPRD Matim ini mengatakan, pihaknya selalu mengingatkan bahwa seluruh pembelanjaan daerah wajib tercatat dalam buku APBD.

“Ketika ada anggaran, itu baru bisa dikeluarkan untuk dibelanjakan. Kalau berbicara tercatat di dalam buku APBD dalam satu tahun anggaran itu berarti ada keterlibatan yang secara umum Pemda dimana di dalamnya ada DPRD,” jelasnya.

Diketahui Matim mengklaim Tempat Pekuburan Umum (TPU) Ragok, Desa Bangka Kantar, Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai timur telah menjadi aset Pemda. Hal tersebut diutarakan Juru Bicara Satgas Covid-19 Pemda Matim Bonifasius Say belum lama ini.

Namun klaim Pemda Matim tersebut dibantah oleh Tua Gendang Kantar Fransiskus Akal. Menurut Fransiskus, pengakuan Pemda Matim tersebut tidak masuk akal. Ia juga menilai Pemda Matim bodoh lantaran tanah tersebut sudah dipenuhi kuburan masyarakat.

“Kok Bisa, pemerintah dalam pengadaan aset Pemda Matim membeli tanah yang tidak bersertifikat. Lebih anehnya beli dari oknum yang mengaku sebagai Tua Golo. Sedangkan di kampung Jengok, Lodos, Longko dan Mondo tidak punya Rumah Gendang,” ujar Fransiskus kepada Infolabuanbajo.com, Selasa (11/5/2021). (Firman Jaya).

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.