Pegiat Antikorupsi Sebut Pengurusan SIM di Indonesia Sangat Sulit

0

JAKARTA-Pengurusan SIM dinilai sulit, Pegiat Antikorupsi Emerson Yuntho meyakini bahwa pembalap dunia sekelas Valentino Rossi saja sulit mendapatkan SIM di Indonesia.

Hal itu Emerson tuangkan dalam surat dan petisinya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Politik Hukum dan HAM Mahfud MD, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dalam surat itu, Emerson mengaku sudah 20 tahun merasa resah dan prihatin dengan pelayanan publik di Indonesia.

Khususnya dengan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dan Satuan Administrasi SIM (SATPAS) yang hingga saat ini belum bebas dari praktik pungutan liar (pungli) dan percaloan.

Menurur Emerson, praktik pungli dan calo di SAMSAT dan SATPAS hampir merata terjadi di seluruh Indonesia.

“Sudah banyak keluhan disampaikan warga baik secara resmi atau melalui media sosial, jikapun keluhan ditindaklanjuti namun perbaikan hanya berjalan semusim. Tidak lama pungli dan calo muncul kembali,” kata Emerson dalam petisi yang ditulisnya Selasa (14/9/2021).

Dalam petisi yang diunggah di Change.org itu, Emerson juga mengatakan bahwa warga seringkali dipaksa atau terpaksa melakukan tindakan melanggar hukum dengan cara menyuap atau memberikan uang (gratifikasi) kepada oknum petugas SAMSAT.

Dimana warga harus membayar sesuatu tidak semestinya dan tanpa bukti penerimaan yang sah.

Pun kata Emerson, praktik pungli dan percaloan juga terjadi dalam urusan pembuatan dan perpanjangan SIM di SATPAS.

Dalam kepengurusan SIM itu, warga juga dianggap kerap mengeluhkan ujian teori yang tidak transaparan dan ujian praktik perolehan SIM yang dinilai tidak masuk akal.

“Dengan model ujian praktik seperti ini, publik percaya Lewis Hamilton akan gagal mendapatkan SIM A dan Valentino Rossi juga tidak mungkin memperoleh SIM C di Indonesia,” jelas Emerson.

Emerson menjelaskan, survei sederhana menunjukkan bahwa tiga dari empat warga Indonesia atau sama dengan 75 persen warga baik sengaja atau terpaksa memperoleh SIM dengan cara yang tidak wajar.

Misalnya dengan membayar lebih dari seharusnya, dengan cara menyuap petugas dan tidak mengikuti prosedur secara benar.

Ia berharap Jokowi dapat mewujudkan pelayanan publik khususnya di SAMSAT dan SATPAS yang bebas dari pungli dan berjalan prima.

“Selama ada pungli jangan berharap pelayanan menjadi baik. Padahal pelayanan yang baik akan meningkatkan citra pemerintah secara keseluruhan,” imbaunya.

Menurut Emerson, cara pemerintah dan kepolisian saat ini sangat biasa-biasa saja dalam memberantas Pungli di kedua pelayanan publik tersebut. Hal inilah yang membuat Pungli tak pernah berhenti.

Menurutnya, Presiden bisa perintahkan Menko Polhukam dan Kapolri untuk bereskan masalah ini secara permanen sehingga tidak terjadi dikemudian hari.

Kapolri dinilai harus melakukan evaluasi secara menyeluruh pada proses pengurusan administrasi dan perizinan kendaraan, menutup celah korupsi atau pungutan liar.

Kapolri juga dinilai perlu melakukan revisi Peraturan di internal Polri terkait adiministrasi dan Surat Izin Mengemudi termasuk didalamnya memperbaiki ujian teori dan praktik dalam memperoleh SIM.

“Terakhir, Kami menyampaikan keluhan dan permintaan ini melalui surat, bukan lewat mural atau poster, mohon tidak dilakukan penangkapan atau pemeriksaan terkait pengiriman surat ini,” tulis Emerson mengakhiri petisinya. (Her).

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.