Pakar Sebut Eksploitasi Gamping di Lamba Leda Utara Tergantung Kepentingan Bupati

0 316

BORONG– Polemik penambangan batu gamping di Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda Utara terus bergulir. Salah satu yang menjadi fokus perdebatannya adalah Kawasan Bentangan Alam Karst (KBAK).

Padahal berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah dijabarkan lebih lanjut melalui SK Menteri LHK No. SK.8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018 dan SK No. SK.297/Menlhk/Setjen/ PLA.3/4/2019 serta Peraturan Menteri ESDM No. 17/2012, bahwa wilayah yang akan ditambang tersebut wilayah karst.

Pakar Mitigasi Bencana dari Pusat Studi Manajemen Bencana (PSMB) Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Yogyakarta Eko Teguh Paripurno mengatakan, penentuan wilayah karst di lokasi tambang gamping tersebut tergantung orientasi eksploitasi.

“Kalau orientasinya eksploitasi (tambang atau bukan-red) maka akan mendorong kesimpulan yang bukan karst dan sebaliknya,” ujar Eko kepada Infolabuanbajo.com, Rabu (7/4/2021).

“Karena mereka anggap bukan karst, maka bisa ditambang. Perlu ditanyakan, berapa yang menunjukkan gejala dan berapa yang tidak. Orientasinya akan mengkonservasi, atau eksploitasi,” tambahnya.

Orientasi eksploitasi tersebut kata Eko tergantung kepentingan rezim yang memimpin Kabupaten Manggarai Timur (Matim). Matim saat ini dipimpin oleh Bupati Agas Andreas dan Wakil Bupati Stefanus Jagur.

“Iya. Tergantung (kepentingan-red) rezim (di Matim-red),” tegasnya.

Eko menyayangkan sikap pemerintah Matim yang lebih suka mengeksploitasi tambang gamping tanpa memikirkan resiko jangka panjang.

“Sayang kalau kita lebih suka eksploitasi tanpa memikirkan risiko. Siapa yang akan menanggung risiko?. Potensi air karst yang sebenarnya bisa dihidupkan, dengan mengelolanya secara baik, justru dimatikan,” tukasnya. (Firman Jaya).

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.