Komite I DPD RI Ungkap Permasalahan UU Desa 

0

JAKARTA-Komite I DPD RI menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2021-2022 pada Sidang Paripurna ke-4 DPD RI hari ini, Jumat (8/10/2021).

Dalam sidang paripurna tersebut, Komite I DPD RI menyampaikan tiga hal yang telah dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas konstitusional yang diemban dan sebagai wujud komitmen Komite I DPD RI untuk berjuang bersama-sama bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat di daerah.

Komite I DPD RI telah melaksanakan (1) Penyusunan RUU tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2) Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan (3) Pengawasan Atas Pelaksanaan Program Reforma Agraria (Khususnya Terkait Konflik Pertanahan/Agraria).

Dalam laporannya, Komite I DPD RI telah menyelesaikan penyusunan RUU usul inisiatif DPD RI yaitu RUU tentang Perubahan Kedua UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Komite I DPD RI telah mencermati pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa selama tujuh tahun ini dan masih menemukan berbagai permasalahan serta kendala diantaranya terkait kewenangan desa, penyelenggaraan pemilihan kepala desa, penyusunan perangkat desa, fungsi Badan Permusyawaratan Desa, peraturan desa, majelis perdamaian desa, dan keuangan desa.

Guna menindaklanjuti permasalahan tersebut, Komite I berupaya merumuskan berbagai perbaikan dan penyempurnaan ke dalam beberapa ketentuan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah dimuat ke dalam draft Naskah Akademik dan RUU Perubahan Kedua UU Desa.

Selanjutnya, Komite I DPD RI telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU Desa melalui Rapat-Rapat (RDPU/RDP/Raker) dengan Mitra Kerja dan Para Pakar, serta Kunjungan Kerja. Hasilnya, sejumlah permasalahan yang ditemukan antara lain Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan hak tradisional kurang berkembang; Masalah Kelembagaan Desa dalam hal Fungsi Badan Permusyawarahan Desa (BPD) seringkali seperti fungsi DPRD di pemda; Masalah Perangkat Desa; Masalah Keuangan Desa; Masalah Peraturan Desa; Masalah Pemilihan Kepala Desa; Masalah Digitalisasi Pemerintahan Desa; Peran Kepala Desa dalam Penyelesaian Masalah Masyarakat Desa; Masalah Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan.

Sementara itu, Komite I DPD RI juga melaksanakan pengawasan atas Pelaksanaan Program Reforma Agraria. Salah satu masalah yang paling banyak ditemui oleh Komite I adalah masalah pertanahan di berbagai daerah. Berbagai permasalahan yang ditemukan DPD RI diantaranya: Konflik Tanah Adat/Ulayat masih ditemukan; Konflik Tanah terkait Tapal Batas menimbulkan kesulitan dalam penerbitan izin seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang mana berpengaruh terhadap perekonomian Daerah.

Selain itu, juga ditemukan Konflik Tanah antara Masyarakat dengan Badan Hukum disebabkan oleh izin pemanfaatan lahan yang saling tumpang tindih dengan lahan yang dikuasai atau sudah dikuasai oleh masyarakat; Konflik Tanah terkait Tata Ruang yang menyangkut status kawasan pemukiman, lahan usaha serta lahan perkebunan warga yang kadang masih berstatus kawasan hutan atau wilayah konservasi alam.

Berdasarkan pada berbagai temuan permasalahan tersebut, Komite I menyampaikan perlunya berbagai upaya agar konflik pertanahan/agraria tidak semakin meluas. Berbagai konflik pertanahan tersebut tidak jarang juga menimbulkan korban jiwa, melibatkan kekerasan, kehilangan harta benda dan kerugian material lainnya dan tidak jarang menimbulkan traumatik tersendiri bagi masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan yang tepat agar menjawab permasalahan rakyat di daerah. (Her).

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.