Koalisi Save BPK Tegaskan Seleksi Calon BPK Harus Sesuai UU

0

JAKARTA-Pemilihan Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) diwarnai oleh serangkaian polemik. Semrawutnya seleksi calon Anggota BPK itu ditengarai karena adanya calon tidak memenuhi syarat (TMS), akan tetapi seperti diberikan ‘karpet merah’ oleh Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).

Koalisi Save BPK, elemen masyarakat yang sejak awal mengawal isu seleksi Anggota BPK, menilai polemik tersebut seharusnya tidak terjadi jika DPR tegak lurus berpedoman pada tata aturan perundang-undangan.

“Syarat menjadi calon Anggota BPK sudah terang benderang tertuang di dalam UU BPK. Agar pemilihan Anggota Badan audit Negara itu berjalan dengan benar, maka harus dikembalikan pada ranah UU, bukan tafsir sembrono oleh pihak-pihak yang merasa terpojok,” kata Tim Informasi Koalisi Save BPK, Prasetyo kepada wartawan, Selasa (24/8).

Dia menambahkan, adanya protes publik dalam seleksi Anggota BPK menjadi hal lumrah karena kelompok masyarakat kian sadar dan telah mengendus adanya bau tidak sedap selama proses seleksi. Bau tidak sedap yang dimaksud ialah upaya untuk memuluskan jalan calon TMS untuk terus melaju.

“Tanpa adanya kontrol publik, sudah barang tentu para politisi Senayan dapat mudah melakukan akrobat politiknya. Tindakan korektif dari publik justru berperan besar dalam hal ini. Jika tidak, maka marwah lembaga DPR dan BPK akan tercoreng,” imbuhnya.

Dia berandai-andai, misalnya salah seorang dari dua kandidat tersebut terpilih, maka produk hukumnya cacat formil dan berpotensi besar digugat.

“Banyak muka akan tercoreng bila (polemik) masih berlanjut. Jika terpilih sekalipun, maka ini adalah produk cacat formil. Banyak muka akan tercoreng. Bisa jadi Presiden Jokowi akan kena ‘jebakan Batman’ bila mengesahkan calon itu,” jelas Dia.

Karena itu, Koalisi Save BPK menawarkan solusi agar polemik dalam seleksi Anggota BPK tersebut segera berakhir. Opso terbaik adalah calon TMS untuk mengundurkan diri. Dikatakannya, itu adalah opsi paling bijak agar dapat menyelamatkan muka banyak kalangan.

Menurutnya, apabila Nyoman Adhi Suryadnyana dan Harry Z. Soeratin memutuskan mengundurkan diri, maka semua polemik dan kesemrawutan dalam proses seleksi Anggota BPK akan berakhir.

“Harus ada sikap legowo untuk menyelamatkan marwah lembaga BPK dan DPR. Kibarkan bendera putih, undur diri karena masih ada kesempatan di lain waktu,” pungkasnya.

Diketahui, nama Nyoman Adhi Suryadnyana dan Harry Z. Soeratin belakangan mendapat sorotan dari masyarakat, karena diduga tidak memenuhi persyaratan yang digariskan oleh UU No 15 tahun 2006 tentang BPK pasal 13 huruf j. Sebab, Nyoman dan Harry belum 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pengelola keuangan Negara di instansinya masing-masing.

Kalangan masyarakat yang aktif menyoroti hal tersebut antara lain Koalisi Save BPK dan Masyarakat Anti Korupsi. Adapun hasil kajian dari Badan Keahlian DPR juga menyatakan bahwa kedua nama tidak memenuhi persyaratan. DPD RI juga telah memberikan pertimbangan kepada DPR RI bahwa kedua nama tidak penuhi persyaratan formil. (Ricko).

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.