Kelangkaan Pupuk dan Rente Ekonomi

0 204

*Oleh: Ben Senang Galus

Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Manggarai, Yoseph Mantara mengaku sangat kesulitan dalam mengatasi kekurangan pupuk bersubsidi di Manggarai yang terjadi setiap tahun Kelangkaan pupuk subsidi memang bukan saja terjadi di Kabupaten Manggarai, tetapi juga hampir terjadi di seluruh kabupaten di Indonesia Untuk mengantisipasi kekurangan kuota pupuk bersubsidi tersebut, Yuliana salah seorang pejabat di Dinas Pertanian Kabupaten Manggrai, berharap agar petani berupaya untuk membeli pupuk nonsubsidi meskipun harganya cukup tinggi. Satu-satunya cara untuk mengatasi kekurangan pupuk bersubsidi, petani harus berani untuk membeli pupuk non subsidi (Florespedia.co (25/3/2021).

Kelangkaan pupuk subsidi sejatinya bukan dikarenakan pasokan pupuk dari PT Pupuk Kaltim, dan PT Petro Kimia Gresik, selaku produsen pupuk bersubsidi sebagaimana dijelaskan oleh Yoseph Mantara. Namun lebih dari itu. Penyebab utama dari dari hal tersebut diantaranya: masalah struktur pasar yang cenderung oligopolis dan distribusi pupuk yang masih lemah, konspirasi antar kepentingan untuk memperoleh rente ekonomi, masalah pemakaian pupuk yang boros dan pasokan input kebutuhan pabrik pupuk yang tersendat.

Beierlein, J.G., dan M.W. Woolverton, 1991, Agribusiness Marketing (The Management Perspective), Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey (1991:87) mengatakan, kalau dilihat dari pembangunan ekonomi dengan paradigma agribisnis, pupuk bisa masuk subsistem agribisnis hulu (upstream agribusiness) dan subsistem usahatani (onfarm agribusiness).

Adapun yang dimaksud dengan agribisnis menurut Beierlein, J.G., dan M.W. Woolverton, paling tidak mencakup empat subsistem yaitu pertama, subsistem agribisnis hulu (upstream agribusiness), yaitu kegiatan ekonomi yang menghasilkan (agroindustri hulu) dan perdagangan sarana produksi pertanian primer (seperti industri pupuk, obato-batan, bibit/benih, alat dan mesin pertanian dan Iain-Iain).

Kedua, subsistem usaha tani (on-farm agribusiness) yang di masa lalu disebut sebagai pertanian primer; Ketiga, subsistem agribisnis hilir (down-stream agribusiness), yaitu kegiatan ekonomi yang mengolah hasil pertanian primer menjadi produk olahan, baik dalam bentuk yang siap untuk dimasak atau siap untuk disaji (ready to cook/ready for used) atau siap untuk dikonsumsi (ready to eat) beserta kegiatan perdagangannya di pasar domestik dan internasional;

Keempat, subsistem jasa layanan pendukung seperti lembaga keuangan dan pembiayaan, transportasi, penyuluhan dan layanan informasi agribisnis, penelitian dan pengembangan, kebijakan pemerintah, asuransi agribisnis dan lain-lainnya.

Pupuk yang termasuk subsistem agribisnis hulu mengkaitkan dengan industri perpupukan dan termasuk subsistem usaha tani berhubungan erat dengan faktor produksi.

Meskipun perlu dicatat bahwa pembangunan ekonomi berdasarkan paradigma agribisnis sebenarnya memakai pendekatan sistem, dalam pengertian keberhasilannya harus memajukan secara serentak dan terintegrasi masing-masing subsistem lainnya yang ada dalam agribisnis.

Kenyataan ini membawa implikasi bahwa diskursus masalah pupuk bisa mengkaitkan berbagai faktor lainnya yang saling berkaitan sesuai dengan pembangunan dengan paradigma agribisnis.

Petani Indonesia telah mengenal pupuk organik (pupuk kandang dan pupuk daun) jauh sebelum Revolusi Hijau (green revolution) yang hampir identik dengan pupuk organik dan kimia lain seperti pestisida dan herbisida. Usaha implementasi Revolusi Hijau oleh Pemerintah Indonesia diterjemahkan menjadi program Panca Usaha dan Sapta Usaha.

Adapun yang termasuk Panca Usaha adalah: (1) penggunaan benih unggul, (2) penggunaan pupuk dan pemupukan yang tepat, (3) pengaturan jarak tanam, (4) pengelolaan air irigasi dan drainase, dan (5) penanggulangan hama dan penyakit tanaman. Dua unsur tambahan dalam Sapta Usaha adalah pemasaran dan pembiayaan (Arifin, 2004).

Kelangkaan pupuk selalu terjadi ketika musim tanam tiba dan selalu menjadi masalah yang begitu pelik. Masalah pupuk sebenarnya selalu berulang dan sebenarnya bisa menjadi masalah nasional. Berdasarkan data perpupukan yang ada, pada tahun 2021, pemerintah merencanakan penyaluran pupuk bersubsidi sebanyak 8,2 juta ton dan menyediakan dana subsidi Rp 25,27 triliun.

Sementara untuk Kabupaten Manggarai, msalnya, jumlah pupuk subsidi yang dialokasikan Pemerintah Pusat pada tahun 2021 untuk hanya 5.560 ton. Jumlah itu 20,27 persen dari 26.828 ton pupuk yang diusulkan.

Pabrik pupuk akan menyalurkan pupuk bersubsidi dengan harga khusus yang telah ditetapkan pemerintah, sementara selisih biaya produksi dengan harga jual dibayar pemerintah kepada pabrik pupuk dalam bentuk subsidi pupuk.

Pemerintah dengan alasan kelangkaan dana, jumlah pupuk bersubsidi yang disalurkan kepada petani jumlahnya terbatas, belum mencukupi kebutuhan petani.

Berbagai alasan dikemukakan untuk membatasi jumlah pupuk bersubsidi tersebut, seperti petani terlalu boros menggunakan pupuk urea, dana kurang, dan sebagainya. Tetapi faktanya terjadi kelangkaan pupuk setiap tahunnya dan akan selalu berulang, tanpa penyelesaian yang maksimal.

Pasar Oligopoli

Banyak analis berpendapat sebab kelangkaan pupuk bersusidi. Purbayu Budi Santosa (2008) menyatakan sekurang-kurang ada dua faktor penyebab kelangkaan pupuk bersubisi, pertama, Struktur Pasar dan Distribusi Pupuk.

Menurutnya, jika dilihat dari teori ekonomi khususnya teori ekonomi mikro, maka struktur pasar produksi pupuk adalah oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang dikuasai oleh beberapa penjual.

Seandainya dari masing-masing penjual mengadakan kerja sama dalam produksi dan penetapan harga, maka perilakunya berubah menjadi pasar monopoli. Pasar monopoli yang terkenal cirinya price maker, maka penetapan harganya dapat merugikan konsumen.

Struktur pasar oligopoli ditunjukkan oleh jumlah produsen pupuk sampai saat ini sebanyak 6 (enam) perusahaan. Produksi pupuk di Indonesia dilakukan oleh PT Pupuk Kaltim (4 pabrik), PT Pupuk Sriwijaya (4 pabrik), PT Pupuk Iskandar muda, PT Pupuk Kujang , PT Petrokimia Gresik dan PT ASEAN Aceh Fertilizer (masing-masing 1 pabrik).

Subsidi pupuk selama ini diberikan kepada pihak produsen, sementara pemerintah menentukan HET. Transparansi dalam produksi dan biaya produksi pupuk diragukan kebenarannya, sehingga harga yang ditetapkan produsen dapat lebih tinggi dari semestinya. Belum lagi, harga pupuk di pasaran yang jauh lebih tinggi dari harga pupuk bersubsidi, maka sangat rawan terjadi penyelewengan.

Saat ini pola distribusi dan dan penjualan pupuk dilakukan oleh PT Pupuk Sriwijaya (Push) sebagai suatu holding company dari seluruh BUMN pupuk di tanah air. Pola distribusi pupuk dari Lini I (Pabrik-Pelabuhan) ke Lini II (Pelabuhan-UPP) dan ke Lini III (Distributor Kabupaten) dilaksanakan oleh PT Pusri. Dalam pelaksanaan distribusi dan penjualan pupuk, PT Pusri bermitra dengan penyalur yang terdiri dari koperasi, BUMN dan swasta lainnya.

PT Pusri juga melakukan penjualan kepada penyalur di Lini ll/UPP dan lini III /kabupaten. Sedangkan penjualan dari lini III ke lini IV/kecamatan dilakukan oleh penyalur, dan penjualan kepada petani dilakukan oleh pengecer di lini IV. Tetapi dalam kondisi tertentu, PT Pusri dapat menjual langsung ke pengecer dan kelompok tani.

Arifin (2004) menyatakan kelembagaan perpupukan di Indonesia sangatlah primitif. Lebih lanjut, studinya mendapatkan temuan bahwa kinerja dan keragaman pasar (market performance) komoditas pupuk di beberapa tempat bersifat monopoli/oligopoli karena privilis para distributor dan penyalur dalam menentukan harga.

Hal ini berakibat harga yang harus dibayar oleh petani jauh lebih tinggi dari harga pabrik. Terlebih lagi, sistem distribusi pupuk terasa amat kaku dan cenderung mengikuti pola komando yang amat jauh dari prinsip-prinsip persaingan yang sehat.

Kedua, Konspirasi Dalam Menikmati Rente Ekonomi. Teori perburuan rente (rent-seeking) pertama kali dikembangkan oleh Krueger (1974), yang kemudian dikembangkan oleh Bhagwati (1982) dan Srinivisan (1991). Pada saat itu Krueger membahas tentang praktik untuk memperoleh kuota impor, di mana kuota sendiri dapat dimaknai sebagai perbedaan antara harga batas (borderprice atau cum tariff) dan harga domestik.

Dalam pengertian ini perilaku mencari rente dianggap sebagai pengeluaran sumberdaya untuk mengubah kebijakan ekonomi, atau menelikung kebijakan tersebut agar dapat menguntungkan bagi para pencari rente ( Ben Senang Galus, Kuasa Kapitalis dan Matinya Nalar demokrasi, 2017).

Dilihat dari perspektif ilmu ekonomi politik, konsep rent-seeking tidaklah dimaknai secara netral (seperti pada aliran ekonomi klasik), akan tetapi dari kacamata negatif.

Asumsi awal yang dibangun dari teori ekonomi politik adalah bahwa setiap kelompok kepentingan (self-interest) berupaya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya dengan upaya (efort) yang sekecil-kecilnya.

Pada titik inilah, seluruh sumberdaya ekonomi yang dimiliki, seperti lobi, akan ditempuh demi mencapai tujuan tersebut. Persoalannya adalah, jika produk dari lobi tersebut berupa kebijakan, maka implikasi yang muncul sangat besar.

Seperti diungkapkan oleh Olson, proses lobi tersebut dapat berdampak kolosal karena mengakibatkan proses pengambilan keputusan (decision making) berjalan sangat lamban dan ekonomi pada akhirnya tidak dapat merespons secara cepat terhadap perubahan-perubahan dan teknologi baru.

Petani Menjerit

Kelembagaan perpupukan yang ada penuh dengan masalah yang serius yang berdampak sering terjadinya kelangkaan pupuk pada saat petani membutuhkan untuk pemupukan. Para penimbun pupuk dengan mudah melakukan aksinya, sehingga harga pupuk dapat melambung demikian tinggi.

Kalau keadaan ini yang terjadi, subsidi pupuk bukanlah dinikmati oleh para petani– subsidi pupuk terjepit, petani menjerit– akan tetapi oleh para pelaku pasar dan pihak lainnya yang terkait. Keberanian para spekulan menimbun pupuk diduga karena mendapat perlindungan dari aparat.

Sekiranya harga pupuk di luar negeri lebih baik dari pada harga di dalam negeri, maka ekspor dapat dilakukan dengan tanpa kontrol yang memadai.

Kalau ini yang terjadi, bisa saja yang menikmati subsidi petani luar negeri ditambah para produsen dan pihak-pihak lainnya yang ikut nimbrung untuk lancarnya ekspor pupuk yang tidak semestinya.

Kejadian ini bisa berlangsung berkat kerjasama antara aparat dengan para eksportir tidak resmi, di mana keuntungan yang terjadi sebagai sebuah rente ekonomi bisa dibagi sesuai porsi yang telah disepakati.

Permasalahan lain yang membelunggu dalam hal perpupukan adalah sikap petani yang boros menggunakan pupuk. Sebagai comtoh, untuk satu hektar (ha) tanaman padi, sebenarnya hanya dibutuhkan 250 kg pupuk urea. Namun, karena petani sudah terbiasa boros menggunakan pupuk, mereka menghabiskn 300 kg pupuk urea per ha tanaman padi.

Seandainya terdapat satu juta tanaman padi, maka terjadi pemborosan pupuk sebanyak 50.000 ton. Artinya, banyak sekali pupuk yang terbuang sia-sia, tanpa diimbangi kenaikan produksi padi. Karena yang dipakai adalah pupuk bersubdi, maka bisa diduga berapa uang subsidi yang terbuang percuma (Purbayu Budi Santosa, 2008).

Mengatasi kelangkaan pupuk, pemerintah berencana untuk mengganti pola subsidi dari semula subsisi diberikan kepada industri pupuk sebagai kompensasi harga gas berganti menjadi subsidi kepada petani dalam bentuk kartu tani.

Pemecahan masalah paling urgen bisa dilakukan dengan cara menata struktur pasar, melakukan perbaikan dalam distribusi perpupukan, mengefisienkan pemakaian pupuk, membebaskan harga pupuk sesuai mekanisme pasar dengan ganti subsidi untuk pembelian beras.

Masalah pendistribusian pupuk sampai kepada petani penuh misteri yang menyelubungi. Kerjasama antara spekulan dan aparat, bisa menyebabkan pupuk menghilang pada saat diperlukan. Di samping bisa direalisasikan sistem distribusi secara tertutup, maka penegakkan hukum perlu dilakukan terhadap pihak-pihak yang melanggar aturan yang ada, termasuk pelanggaran pemakai pupuk yang bukan menjadi tujuannya.

Masalah pupuk makin menjadi-jadi disebabkan masalah pemborosan dalam penggunaan pupuk. Di sini perlu pemberdayaan penyuluh pertanian supaya pemakaian pupuk tepat guna, jika perlu bisa dipakai pemupukan berimbang maupun bisa dipakai pupuk organik.

Sekiranya harga pupuk dilepaskan kepada mekanisme pasar, maka bisa jadi harga pupuk menjadi reiatif mahal. Masalahnya, mengingat posisi petani yang lemah dan sebagian masyarakat Indonesia mayoritas masih dalam strata pendapatan yang rendah, maka pemerintah harus memberikan subsidi untuk pembelian padi. Tanpa pemerintah memberikan subsidi, akan terjadi kerawanan pangan, yang mempunyai dampak sangat besar terhadap kestabilan nasional.

Sekarang ini pola pelaporan data statistik sering asal-asalan dan acak-acakan, sehingga menyulitkan keputusan untuk menyediakan kebutuhan pupuk maupun kebutuhan lainnya secara baik. Perbaikan dalam pelaporan yang kelihatannya sepele tersebut perlu dilakukan, karena tanpa diduga kebijakan yang akan diambil bisa jadi melenceng jauh dari kenyataan.

*)Ben Senang Galus, Penulis Buku, Kuasa Kapitalis dan Matinya Nalar Demokrasi, The Political Economy of the Rent Seeking Society, tinggal di Yogyakarta.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.