Kadis Lingkungan Hidup Matim Diduga Langgar Prokes

0 1

BORONG-Polemik pembangunan tempat pengolahan sampah di Kampung Wolokolo, Kelurahan Kota Ndora, Manggarai Timur terus berlanjut. Sejumlah warga yang menolak proyek yang bernilai Rp600 juta itu menyebut belum adanya sosialisasi terkait dampak lingkungan (Amdal).

Proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2020 tersebut merupakan tanggungjawab Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Manggarai Timur. Namun Kepala DLH Manggarai Timur Donatus Datur enggan bertemu dengan media ini saat mencoba menanyakan kepastian keluhan sejumlah warga tersebut.

Media ini menyambangi DLH sekira pukul 11:35 WITA dan langsung menyampaikan kepada petugas piket tujuan kedatangan untuk bertemu Kepala DLH.

“Adik dari media Infolabuanbajo ? Tunggu saya beritahu Bapak Kadis dulu”. Kata petugas tersebut.

Namun permintaan media ini untuk wawancara tak diladeni sang Kadis. Padahal polemik pengelolaan sampah merupakan tanggungjawabnya.

Terlihat di sebuah ruangan sang Kadis duduk santai dan menerima sejumlah warga sembari seruput kopi bersama. Namun pertemuan sang Kadis dengan warga tersebut diduga tidak taat protokol kesehatan (Prokes). Terlihat duduk tanpa jaga jarak dan masker tak menutup mulut.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah warga dari Kampung Wolokolo, RT 01/Rw 01, Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur (Matim) menolak proyek tempat pengolahan sampah.

Sekretaris RT 01/RW 01 Yohanes Woda menegaskan, pihaknya menolak proyek tersebut bukan tanpa alasan. Menurutnya, hadirnya proyek tersebut bisa merusak lingkungan.

“Kami menolak karena kerusakan lingkungan. Apalagi ini proyek pengolahan sampah ini hanya 100 meter saja dari pemukiman warga dan 50 meter dari lingkungan sekolah SMA N. 4 Borong,” ujar Yohanes kepada Infolabuanbajo.com, Rabu (4/8/2021).

“Jelas nantinya tumpukan sampah, setiap hari dapat mengakibatkan bau yang tidak sedap. Coba bayangkan semua sampah di kota Borong diolah ke tempat tersebut, jelas kami penduduk sekitar akan terganggu.Kami tidak nyaman,” tambahnya.

Yohanes pun mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Manggarai Timur menghentikan pekerjaan tersebut.

“Ini sangat mengganggu terhadap lingkungan masyarakat. Apalagi pemda belum melakukan sosialisasi ke RT kami, terkait dampak lingkungan dari proyek tersebut,” tegasnya.

Yohanes pun mengancam seruduk kantor DPRD, Dinas Lingkungan Hidup dan PUPR Manggarai Timur jika tak mendengar aspirasi mereka.

“Kami akan berdialog dengan mereka. Dsak Pemda harus segera hentikan proyek pengolahan sampah tersebut,” tukasnya.

Pantauan media ini di lokasi, proyek pengolahan sampah tersebut letaknya tak jauh dari tempat pemukiman warga dan lingkungan sekolah. Terlihat juga pekerjaan proyek tersebut sudah di mulai yang dimulai dengan digusur.

Sementara dana proyek tersebut diketahui bersumber dari Dana Alokasi Kusus (DAK) tahun 2020 senilai Rp600 juta. Proyek dari Dinas PUPR dan DLH itu dikerjakan secara swakelola. (Firman Jaya).

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.