Jual Ruko Pemda Matim Bisa Dijerat UU Tipikor

0

JAKARTA-Pengamat Hukum Petrus Selestinus menegaskan, para pihak yang menjual aset negara atau daerah yang menimbulkan kerugian negara atau daerah dapat dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Hal tersebut diutarakan Petrus menanggapi kasus dugaan jual beli rumah toko (Ruko) di Pasar Borong yang merupakan aset Pemerintah Daerah (Pemda) Manggarai Timur (Matim).

“Ada aset bergerak dan tidak bergerak. Aset tidak bergerak seperti tanah dan gedung atau Ruko. Sedangkan aset bergerak diantaranya kendaraan baik roda dua maupun empat,” ujar Petrus kepada Infolabuanbajo.com, Selasa (20/4/2021).

Petrus menegaskan, tindak pidana korupsi tidak hanya soal mengambil uang negara tapi juga berkaitan dengan aset negara atau daerah. “Aset negara atau daerah harus dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Apalagi kata Petrus, penjualan Ruko tersebut tidak transparan dan tanpa persetujuan DPRD Matim. Hal tersebut kata Petrus telah merugikan daerah. “Itu merugikan daerah,” tegasnya.

Petrus pun meminta DPRD Matim memanggil Dinas Koperasi UKM Industri dan Perdagangan (Koperindag) Matim untuk mengklarifikasi adanya dugaan mafia tersebut.

“DPRD Matim jangan diam. Ini aset daerah yang perlu dilindungi. Jangan biarkan daerah rugi atas ulah para mafia,” jelasnya.

Menurut Petrus, menjual aset daerah secara illegal bisa dikenakan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Diketahui Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Sementara Pasal 3 menyebutkan “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar”.

Lanjut Petrus, para penjual juga bisa dijerat Pasal 55 ayat (1) KUHP. Dalam hal ini orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana, dipidana sebagai pelaku tindak pidana.

“Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi juga dipidana dengan ancaman pidana yang sama dengan pelaku tindak pidana korupsi,” katanya. (Red).

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.