Jika Hutan Bowosie Dipaksakan Gundul, Berpotensi Rugikan Negara

0

LABUANBAJO-Flores Legal Aid Institute (FLAI) angkat bicara terkait pembalakan hutan Bowosie di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Diketahui pembalakan tersebut dilakukan oleh Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF).

Direktur FLAI Elias Sumardi Dabur mendesak BPOLBF menghentikan kegiatan berkaitan dengan kawasan Bowosie tersebut. BPOLBF landasan yuridis pembentukannya pada Perpres No. 32 Tahun 2018 dan secara struktur dibentuk pada tahun 2019.

BPOLF mengemban peran sebagai akselerator pembangunan pariwisata melalui fungsi koordinatif dan otoritatif di kawasan Labuan Bajo dan 10 Kabupaten lainnya di daratan Flores.

Menurut Elias, penetapan 400 hektar dalam perpres tersebut berpotensi bertentangan dengan UU Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Pasalnya, adanya sebagian masyarakat yang mengklaim kepemilikan ulayat atas tanah tersebut.

“Perpres tersebut sepanjang menyangkut 400 hektar adalah batal demi hukum. Perpres 18/2018 bertentangan dengan asas hukum lex seperior derogat legi inferior,” ujar Elias kepada wartawan, Kamis (26/8/2021).

Elias pun meminta BPOLF agar menahan hasratnya untuk mengelola kawasan tersebut. Elias mengusulkan supaya pihak BPOLF mendengarkan dan memperhatikan suara, hak dan pemangku kepentingan lainnya.

“Apabila dipaksakan maka berpotensi bisa menimbulkan kerugian negara apabila proyek di kawasan tersebut tidak terselesaikan,” tukasnya. (Her).

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.