Ini Rincian Data Dugaan Korupsi Kades Colol

0 1

RUTENG-Wakil ketua Badan Pengawas Desa (BPD) Colol Bernadus Ndahur dan beberapa masyarakat Desa Colol melapor Kepala Desa Colol Falentinus Tombor ke Kejaksaan Tinggi Negeri (Kejari) Ruteng, Senin (5/7/2021).

Berikut sejumlah kejanggalan yang ditemukan pelapor selama Kades Falentinus menjabat sebagai Kades.

1. Kepala desa Colol dan Aparatur desa Colol tidak terbuka tentang informasi kegiatan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Tahun Anggaran 2017-2020. Hal ini terbukti bahwa di desa Colol tidak terpampang papan informasi tentang APBDes, tidak adanya sosialisasi APBDes sebagaimana ditentukan dalam aturannya, dll; sehingga warga desa minim sekali memperoleh informasi tentang hal tersebut.

2. BPD atau Anggota BPD tidak menjalankan fungsi dan tugasnya. Terlebih dalam kegiatan pengawasan terhadap setiap pelaksanaan pekerjaan pembangunan di Desa Colol Periode Tahun 2017-2020, terbukti dari adanya informasi bahwa Kepala Desa dan Ketua BPD tidak menyerahkan dokumen pekerjaan khususnya berupa RAB pekerjaan kepada Anggota BPD tertentu yang berusaha menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya. Hal ini berdasarkan keterangan Anggota BPD yang bersangkutan.

3. Kepala desa Colol sdr. Falentinus Tombor dalam penunjukan dan membentuk Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK) Thun anggaran 2017-2020 dala pelaksanaanya telah tidak sesuai dengan prosedur dan tata cara yang diatur dalam peraturan menteri terkait. Mengingat warga desa menilai bahwa person tim TPK yang dibentuk tidak memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan dalam peraturan dimaksud. Hal ini terbukti dengan adanya Anggota TPK yang ditunjuk padahal telah memiliki Surat Keputusan untuk kegiatan lain (dua SK).

4. Tim Pengelolah Kegiatan (TPK)Tahun Anggaran 2017-2020 tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana kewajibannya. Nyatanya dalam setiap kegiatan pengadaan barang / jasa pada setiap paket pekerjaan pembangunan di Desa Colol selama periode Tahun Anggaran 2017-2020, di lapangan dilakukan dan dilaksanakan oleh Anggota BPD atau secara bersama-sama dengan tim TPK dan atau aparatur pemerintahan lainnya dengan tujuan untuk mendapat keuntungan pribadi.

5. Paket pekerjaan drainase dari Poong Norang-Wae Pong dengan total anggaran Rp40.200.700 bersumber dari Dana Desa pada Tahun Anggaran 2017, diduga adanya pengurangan volume, sehingga menyebabkan kerugian keuangan Negara dengan total Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah ), pekerjaan ini langsung dikelolah oleh kepala Desa dan Aparat Desa secara langsung.

6. Paket pekerjaan Drainase dari Watu Ngangar sampai di tempat Pasar dengan total anggaran Rp. 37.401.500 bersumber dari Dana Desa pada Tahun Anggaran 2017 diduga adanya pengurangan volume, sehingga menyebapkan kerugian keuangan Negara dengan total Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pekerjaan ini langsung dikelolah oleh kepala Desa dan Aparat Desa secara langsung.

7. Paket pekerjaan Drainase dari tempat pasar sampai Golo Woing dengan total anggaran Rp21.443.100 bersumber dari Dana Desa pada Tahun Anggaran 2017, diduga adanya pengurangan volume, sehingga menyebabkan kerugian keuangan Negara dengan total Rp 5 000.000 (lima juta rupiah).

8. Paket pekerjaan jalan rabat coca sampai maning dengan total anggaran Rp.50.569.100 bersumber dari Dana Desa pada Tahun Anggaran 2017, pekerjaan ini langsung dikelolah oleh kepala Desa dan Aparat Desa secara langsung, Dan menyebabkan kerugian keuangan Negara dengan total Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah ) karena adanya indikasi mark up harga barang oleh bendahara desa dan kepala desa.

9. Paket pekerjaan Tembok penahan Tanah dusun Colol dengan total anggaran Rp.81.901.500 bersumber dari Dana Desa Tahun 2017, pekerjaan ini langsung dikelolah oleh kepala Desa dan Aparat Desa secara langsung, Dan menyebabkan kerugian keuangan Negara dengan total Rp.32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah).

10. Paket pekerjaan Tembok penahan Tanah dusun Racang dengan total anggaran Rp.29.931.200 bersumber dari Dana Desa Tahun 2017, pekerjaan ini langsung dikelolah oleh kepala Desa dan Aparat Desa secara langsung Dan menyebabkan kerugian keuangan Negara dengan total Rp.7 000.000 (tujuh juta rupiah).

11. Paket pekerjaan MCK umum dengan total Rp.48 716.650 bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2017. Tetapi realisasinya dibangun di atas rumah pribadi warga, pekerjaan ini langsung dikelolah oleh kepala Desa dan Aparat Desa secara langsung.

12. Paket pekerjaan air bersih Toboh dengan total anggaran Rp22.579.083 bersumber dari Dana Desa Tahun 2017, pekerjaan ini langsung dikelolah oleh kepala Desa dan Aparat Desa secara langsung Dan menyebabkan kerugian keuangan Negara dengan total Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

13. Paket pekerjaan air bersih dusun colol dengan total anggaran Rp Rp 356.544.594 bersumber dari Dana Desa Tahun 2017, pekerjaan ini langsung dikelolah oleh kepala Desa dan Aparat Desa secara langsung dan menyebabkan kerugian keuangan Negara dengan total
Rp. 50.000.000. (Indikasi Total kerugian Dana Desa akibat penyelewengan kepala Desa Colol tahun anggaran 2017 sebanyak Rp.139.500.000).

14. Adanya selisih yang tidak wajar pada paket pekerjaan Saluran pembuangan Golo Woing volume 83 meter tahun anggaran 2018 dengan total anggaran Rp22.450.056, sedangkan saluran pembuangan colol dengan volume 69 meter dengan total anggaran Rp.24.927.060 yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2018 tidak ada bukti fisik.

15. Paket pekerjaan rabat Golo Woing dengan volume 74,38 meter Total anggaran Rp. 45.853.847 bersumber dari dana desa tahun anggaran 2018 diduga merugikan keuangan Negara senilai Rp. 12.000.000.

16. Paket pekerjaan tembok penahan tanah coca dengan volume 27,5 meter, tahun anggaran 2018 Total anggaran Rp.25.871.796 bersumber dari dana desa tahun anggaran 2018 diduga merugikan keuangan Negara senilai Rp6.000.000.

17. Paket pekerjaan drainase halaman kampung Racang Total anggaran Rp15.979.200 tahun anggaran 2018 pekerjaan ini langsung dikelolah oleh kepala Desa dan Aparat Desa, diduga adanya mark up harga barang karena kurangnya transparansi anggaran yang ditandai dengan tidak adanya papan proyek saat pengerjaan dilakukan. Dugaan korupsi dari pekerjaan ini mencapai Rp5.000.000.

18. Paket pekerjaan drainase jalan menuju kampung Racang Total anggaran Rp 74.101.600 tahun anggaran 2018 pekerjaan ini langsung dikelolah oleh kepala Desa dan Aparat Desa, diduga adanya mark up harga barang, pengadaan material pekerjaan secara utuh diboikot oleh kepala desa karena kurangnya transparansi anggaran yang ditandai dengan tidak adanya papan proyek saat pengerjaan dilakukan. Dugaan kerugian keuangan Negara mencapai Rp25.000.000.

19. Paket pekerjaan drainase halaman kampung Racang menuju deker dengan total anggaran Rp.15.962.900 pekerjaan ini langsung dikelolah oleh kepala Desa dan Aparat Desa, diduga adanya mark up harga barang, pengadaan material pekerjaan secara utuh diboikot oleh kepala desa karena kurangnya transparansi anggaran yang ditandai dengan tidak adanya papan proyek saat pengerjaan dilakukan. dugaan kerugian Rp5.000.000.

20. Pekerjaan saluran drainase Lingko Rame total anggaran Rp28.580.810 pekerjaan ini langsung dikelolah oleh kepala Desa dan Aparat Desa, diduga adanya mark up harga barang, pengadaan material pekerjaan secara utuh diboikot oleh kepala desa karena kurangnya transparansi anggaran yang ditandai dengan tidak adanya papan proyek saat pengerjaan dilakukan. dugaan kerugian Negara Rp12.500.000.

21. Pekerjaan tembok penahan tanah dusun Racang total anggaran Rp33.044.700 pekerjaan ini langsung dikelolah oleh kepala Desa dan Aparat Desa diduga adanya mark up harga barang, pengadaan material pekerjaan secara utuh diboikot oleh kepala desa karena kurangnya transparansi anggaran yang ditandai dengan tidak adanya papan proyek saat pengerjaan dilakukan. dugaan kerugian keuangan Negara Rp13.000.000.

22. Pekerjaan Rabat tangga G. Purang-W.Ngangar (tangga) 124 meter dengan total anggaran Rp62.681.566. pekerjaan ini langsung dikelolah oleh kepala Desa dan Aparat Desa, diduga adanya mark up harga barang, pengadaan material pekerjaan secara utuh diboikot oleh kepala desa karena kurangnya transparansi anggaran yang ditandai dengan tidak adanya papan proyek saat pengerjaan dilakukan. dugaan kerugian keuangan Negara Rp17.000.000 dan masyarakat yang mengerjakannya tidak di bayar penuh dengan alasan kekurangan dana.

23. Pekerjaan rabat halaman Racang-Kuburan panjang 244 meter dengan total anggaran Rp141.388,663. Pekerjaan ini langsung dikelolah oleh kepala Desa dan Aparat Desa, diduga adanya mark up harga barang, pengadaan material pekerjaan secara utuh diboikot oleh kepala desa karena kurangnya transparansi anggaran yang ditandai dengan tidak adanya papan proyek saat pengerjaan dilakukan.dugaan kerugian Negara Rp. 34.000,000.

24. Pekerjaan rabat Tangga Lawe Lenggong 141 meter dengan total anggaran Rp59.071. 930. Pekerjaan ini langsung dikelolah oleh kepala Desa dan Aparat Desa diduga adanya mark up harga barang, pengadaan material pekerjaan secara utuh diboikot oleh kepala desa karena kurangnya transparansi anggaran yang ditandai dengan tidak adanya papan proyek saat pengerjaan dilakukan, dugaan kerugian Negara 14.500.000.

25. Pekerjaan Rabat Tobo 100 meter dengan total anggaran Rp.75.018,480 pekerjaan ini langsung dikelolah oleh kepala Desa dan Aparat Desa, diduga adanya mark up harga barang, pengadaan material pekerjaan secara utuh diboikot oleh kepala desa karena kurangnya transparansi anggaran yang ditandai dengan tidak adanya papan proyek saat pengerjaan dilakukan, dugaan kerugian Negara sebesar Rp.15.000,000.

26. Pekerjaan deker Lawe Lenggong 2,5 meter dengan total dana Rp9.707.095 pekerjaan ini langsung dikelolah oleh kepala Desa dan Aparat Desa, diduga adanya mark up harga barang, pengadaan material pekerjaan secara utuh diboikot oleh kepala desa karena kurangnya transparansi anggaran yang ditandai dengan tidak adanya papan proyek saat pengerjaan dilakukan. dugaan kerugian Negara 4.500.000.

27. Pekerjaan Deker cabang Coca 5,7m dengan total dana Rp.27.007,973 pekerjaan ini langsung dikelolah oleh kepala Desa dan Aparat Desa, diduga adanya mark up harga barang, pengadaan material pekerjaan secara utuh diboikot oleh kepala desa karena kurangnya transparansi anggaran yang ditandai dengan tidak adanya papan proyek saat pengerjaan dilakukan. dugaan kerugian Negara Rp.20.000.000.

28. Pekerjaan deker cabang Golo Woing (semi Jembatan) 3,5 meter dengan total anggaran Rp53.162.671 pekerjaan ini langsung dikelolah oleh kepala Desa dan Aparat Desa, diduga adanya mark up harga barang, pengadaan material pekerjaan secara utuh diboikot oleh kepala desa karena kurangnya transparansi anggaran yang ditandai dengan tidak adanya papan proyek saat pengerjaan dilakukan, dugaan kerugian Negara Rp25.000.000.

29. Perluasan jaringan perpipaan di Wilayah Dusun Colol dan golo Terong (satu Paket) dengan total anggaran Rp.30.473,522 pekerjaan ini langsung dikelolah oleh kepala Desa dan Aparat Desa, diduga adanya mark up harga barang, pengadaan material pekerjaan secara utuh diboikot oleh kepala desa karena kurangnya transparansi anggaran yang ditandai dengan tidak adanya papan proyek saat pengerjaan dilakukan dugaan kerugian Negara Rp8.000.000

30. Pembangunan Rumah layak huni 10 paket Rp.100.000,000, pekerjaan ini langsung dikelolah oleh kepala Desa dan Aparat Desa, diduga adanya mark up harga barang, pengadaan material pekerjaan secara utuh diboikot oleh kepala desa karena kurangnya transparansi anggaran yang ditandai dengan tidak adanya papan proyek saat pengerjaan dilakukan dugaan kerugian Negara Rp.20.000.000

31. Insentif kader Posyandu 2017 dan 2018 tidak sama. Ini menunjukan bahwa ada dugaan kerugian Negara. Indikasi total kerugian Dana Desa akibat penyelewengan kepala Desa Colol tahun anggaran 2017 sebanyak Rp261.427.060.

32. Penyelenggaraan posyandu (makanan tambahan, kelas Bumil, Lansia, insentif 2019 dengan total anggaran Rp24.000,000 dugaan kerugian Negara Rp4.000,000.

33.Pembangunan atau rehabilitasi atu peningkatan atau pengerasan jalan lingkungan permukiman dengan total anggaran Rp726,138,173 tidak ada bukti fisik.

34. Pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan atau pengadaan sarana dan prasarana Posyandu atau polindes atau PKD dengan total anggaran Rp415.883,827 dengan dugaan kerugian Negara sebanyak Rp150.000.000.

35. Dukungan pelaksanan program pembangunan/rehabilitasi rumah tidak layak huni atau GAKIN dengan total anggaran Rp50.000. 000. Pekerjaan ini langsung dikelolah oleh kepala Desa dan Aparat Desa diduga adanya mark up harga barang karena kurangnya transparansi anggaran yang ditandai dengan tidak adanya papan proyek saat pengerjaan dilakukan.

36. Koordinasi pembinaan keamanan, ketertiban dan perlindungan Masyarakat skala lokal desa dengan total anggaran Rp19.800,000 tidak ada realisasi kegiatan. Indikasi total kerugian Dana Desa akibat penyelewengan kepala Desa Colol tahun anggaran 2019 sebanyak Rp899.938.173.

37. Penyelenggaran pos kesehatan desa, polindes milik desa (obat, Insentif, KB dsb) dengan total anggaran Rp22.050,000 dengan dugaan kerugian Negara Rp12.000. 000.

38. Penyelenggaraan Posyandu (makan tambahan, kelas Bumil, Lamsia, insentif) dengan total anggaran 54.000,000 selalu mengalami keterlambatan penyaluran dengan total dugaan kerugian Negara sebesar Rp30.000,000.

39. Pembangunan/rehab/peningkatan/pengerasan jalan desa dengan total anggaran Rp.145.248,000 tidak ada bukti fisik.

40. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga dengan total anggaran Rp.50.000,000 dengan dugaan kerugian Negara sebesar Rp30.000,000.

41. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan jamban umum/MCK umum dll dengan total anggaran Rp.10.000,000 tidak ada bukti fisik.

42. Pengadaan/penyelenggaraan/pos keamanan Desa dengan total anggaran sebesar Rp.19.800,000 tidak ada bukti fisik.

43. Kegiatan penanganan Covid 19 dengan total anggaran Rp.150.000,000 Tahun anggaran 2020 dengan dugaan kerugian Negara Rp.75.000,000.

44. Kegiatan bantuan langsung tunai masyarakat (BLT) dengan total anggaran sebesar Rp. 655.200,000 dengan jumlah penerima BLT 182 kk x Rp. 2.700,000= Rp.491.400,000 dengan dugaan kerugian Negara Rp.163.800.000.

45. Semua pengadaan material dari pembangunan fisik desa colol diboikot oleh Kepala Desa Colol, tanpa memanfaatkan sumber daya yang ada di desa colol.

46. Dugaan penyelewengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun anggaran 2021 dengan pagu anggaran Rp1.229.000,000:300.000=342 KK yang terakomodasi (BLT) 330 KK=1.188,000,000.

47. Masih terdapat proyek yang belum selesai hingga tahun 2021 (proyek desa mangkrak) atas alasan bahwa dananya telah habis digunakan. Salah satunya pembangunan MCK untuk Warga bernama Domi Nadur di Dusun Colol. Namun hingga tahun 2021 material yang diperuntukan untuk pembangunan MCK tersebut masih berserakan di depan rumahnya Anton Guntur. (Fir).

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.