Ini Masukan Notaris dan PPAT untuk Bupati Manggarai Barat

0

LABUANBAJO– Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi melayangkan surat kepada Para Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Notaris se-Kabupaten Manggarai Barat pada 21 Juli 2021 lalu.

Carolina Desiani Djerabu, SH, M.Kn selaku Notaris dan PPAT Kabupaten Manggarai Barat mempertanyakan beberapa poin atas surat dengan nomor 900/BPKD/1341/VIII/2021 tersebut.

Notaris yang akrab disapa Rolin ini mengaku sepakat dengan perhitungan nilai Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mengikuti nilai yang paling tinggi untuk pemasukan kepada negara atau daerah.

“Apakah itu nilai transaksi atau kah Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (NJOP PBB-P2),” ujar Rolin kepada Infolabuanbajo.com, Rabu (25/8/2021).

Namun Rolin meminta Bupati supaya melakukan koordinasi dan penjelasan lebih detail mengenai perjanjian kerjasama yang telah disepakati terkait System Host to Host penerapan penerimaan BPHTB.

“Kami belum mengetahui atau mendapatkan penjelasan mengenai perjanjian kerjasama dimaksud,” katanya.

Sementara terkait pajak daerah BPHTB kata Rolin, yang telah dilakukan pembayaran sejak tahun 2019 akan dilakukan evaluasi dan identifikasi secara cermat terkait data nilai pembayaran guna mengetahui letak perbedaan data.

“Untuk transparansi dan menerapkan sistem keadilan secara maksimal bagi semua warga masyarakat tanpa kecuali, dengan ini menganjurkan kepada Bapak (Bupati-red) untuk memeriksa catatan BPHTB. Apabila diperlukan, bukan hanya satu tahun terakhir tetapi sejak 10 tahun terakhir atau sejak 2011 hingga 21 Juli 2021. Bapak dapat berkoordinasi dengan kantor pajak pratama selaku institusi negara yang mengurus dan menerima PPH atas peralihan hak atas tanah,” tukasnya.

Diketahui, berikut empat catatan Pemda terkait BPHTB di Manggarai Barat.

Pertama. Nilai BPHTB ditetapkan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi pada saat pelaksanaan transaksi dan apabila nilai lebih rendah dari Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (NJOP PBB-P2) maka nilai BPHTB dihitung menggunakan NJOP PBB-P2 yang berlaku.

Kedua. Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat agar segera menerapkan System Host to Host penerapan penerimaan BPHTB sesuai perjanjian kerjasama yang telah disepakati.

Ketiga. Terhadap pajak daerah BPHTB yang telah dilakukan pembayaran sejak tahun 2019 sampai terbitnya surat penegasan ini akan dilakukan evaluasi dan identifikasi secara cermat apabila ditemukan perbedaan data antara yang dibayar dengan nilai transaksi maka akan diterapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPD-KB).

Keempat. Semua pihak dan pejabat terkait agar mentaati dan melaksanakan penegasan ini dengan tetap berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur pasal 87, Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93 Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Distribusi Daerah. (Her).

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.