Golkar dan Gerindra Tunggu Surat Presiden, PDIP Jagokan Andika Jadi Panglima TNI

0

JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum memutuskan siapa calon pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI. Pasalnya, jabatan Marsekal Hadi bakal berakhir tahun 2021 ini.

Meski demikian sejumlah nama yang beredar saat ini telah mengerucut pada tiga kandidat kuat yakni Kasad Jenderal Andika Perkasa, Kasal Laksamana Yudo Margono dan Kasau Marsekal Fadjar Prasetyo.

Komisi I DPR RI yang membidangi komisi pertahanan masih menunggu surat resmi dari Presiden Jokowi terkait usulan calon panglima baru. Hal tersebut diutarakan oleh anggota Komisi I dari Fraksi Golkar, Dave Laksono.

“Sebaiknya kita tunggu surat dari Presiden, karena itu adalah hak prerogatif kepala negara,” ujar Dave saat dihubungi, Minggu (5/9/2021).

Hal yang sama juga diutarakan Anggota Komisi I dari Fraksi Gerindra Sugiono. Dijelaskan Sugiono, pihaknya saat ini belum membahas hal terkait pergantian orang nomor satu TNI tersebut.

Menurut Sugiono, semua kepala staf angkatan di setiap matra sama-sama berpeluang menjadi panglima TNI.

“Kalau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kandidatnya para kepala staf angkatan,” jelasnya.

Namun Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon menyebut Jenderal Andika Perkasa akan menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggantikan Marsekal Hadi.

Effendi juga menyebut Letnan Jenderal (Letjen) Dudung Abdurachman akan menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dalam waktu dekat.

“Insya Allah. Semua akan terjadi dalam waktu dekat Jenderal Dudung Abdurachman menjadi KASAD dan Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI,” kata Effendi dalam pesan singkatnya, Jumat (3/9/2021).

Pengamat Militer Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati mengusulkan kriteria khusus untuk menjadi panglima TNI. Menurutnya, sosok pengganti Marsekal Hadi nantinya harus dijabat orang yang paham perang Hibrida, Information Technology (IT), Media Sosial dan Teritorial.

“Ancaman terorisme dan radikalisme juga harus dikuasai. Lebih dari itu prestasi dan pengalaman akademik sebagai keniscayaan untuk dikuasai,” ujar Susaningtyas, Minggu (5/9/2021).

Lanjut Susaningtyas, panglima TNI juga harus menjaga dengan baik kedaulatan NKRI sebaik mungkin agar tidak terjadi disintegrasi.

Pertimbangan lain kata Susaningtyas, perkembangan lingkungan strategis pada tataran Global dan Regional. Untuk itu dibutuhkan sosok Panglima TNI yang memiliki dampak penangkalan bagi petinggi militer internasional.

“Penting sekali jika Panglima TNI disegani dunia internasional. Akan sangat baik jika Panglima TNI adalah Schollar Warior, perwira akademisi. Penting juga memperhatikan prestasi akademiknya. Sebaiknya ambil yang pintar dan lulus dengan nilai baik,” katanya.

“Kemudian pertimbangan kebutuhan organisasi TNI dalam kurun waktu ke depan sebagai bagian modernisasi Alutsista sehingga dibutuhkan kemampuan manajemen tempur dan diplomasi militer yang handal,” tambahnya.

Berdasarkan pasal 13 ayat 4 UU RI nomor 34 tahun 2004 kata Susaningtyas
mengamanatkan jabatan Panglima TNI dapat dijabat oleh pejabat tinggi aktif yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.

“Artinya Kasad, Kasal dan Kasau memiliki peluang yang sama untuk menjabat Panglima TNI. Meski harus bergantian namun pada kenyataannya Presiden yang menentukan siapa yang akan menjabat. Hak prerogatif presiden tersebut memang tidak dapat diintervensi oleh siapapun,” tukasnya. (Her).

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.