Gadai Nama Calon Pendeta, Mantan ASN BPN Belu Digugat ke Pengadilan

0 15

ATAMBUA– Shintya Dewi Sulayman, seorang warga yang tinggal di Jl. Sudirman No. 25 RT/RW 015/005, Kel. Kota Atambua, Kec. Kota Atambua mengajukan gugatan terhadap seorang warga dari Beinoka RT.016/004, Kel. Lidak, Kec. Atambua Selatan, Kab. Belu, Prov. NTT bernama Nikodemus Magang.

Gugatan Shintya dilayangkan oleh kuasa hukumnya bernama Stefen Alves Tes Mau, SH.,M.Kn dan Oktovianus Mesak, SH di Pengadilan Negeri Atambua. Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 20/Pdt.G.S/ 2021/PN Atb.

“Gugatan klien kami terdaftar tanggal 15 November 2021. Sekarang tunggu sidang saja. Tergugat adalah mantan ASN Badan Pertanahan Nasional Kab. Belu,” ujar Stefen kepada wartawan, Senin (15/11/2021).

Menurut Stefen, pihaknya menggugat Nikodemus terkait wanprestasi atau inkar janji atas penjualan sebidang tanah yang terletak di Motabuik, Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan dengan luas 4.253 M2.

“Klien kami telah mengeluarkan uang Rp172.050.000 tapi sampai gugatan ini diajukan klien kami tidak mendapatkan tanah dan haknya atas penerbitan sertifikat seperti yang dijanjikan oleh tergugat,” tegasnya.

Biaya Pendidikan Pendeta

Kata Stefen, kasus tersebut berawal dari bulan Maret 2019 silam. Saat itu, tergugat menjual sebidang tanah kepada kliennya dengan harga Rp250.000.000.

Sebenarnya pada saat itu kata Stefen, kliennya menolak untuk membeli tanah tersebut karena belum membutuhkan tanah. Namun, tergugat terus membujuk kliennya supaya membeli dan salah satu alasannya untuk membiayai keperluan biaya pendidikan anaknya sebagai Pendeta.

Menurut Stefen, kliennya pun merasa iba dengan alasan tergugat hingga membeli tanah tersebut. Namun menggunakan metode cicilan. Kata Steven, keduanya pun sepakat melakukan pembayaran dengan cara dicicil.

“Apabila klien saya telah membayar 50% dari total harga tanah tersebut, maka tergugat akan memproses sampai terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat. Sisa pembayaran 50% akan dilunasi oleh Penggugat apabila telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat,” katanya.

“Sejak tercapainya kesepakatan para pihak, maka pada prinsipnya perjanjian tersebut telah sah, mengikat dan sudah memiliki kekuatan hukum. Perjanjian itu sudah memiliki konsekuensi yuridis, yakni terbitnya hak dan kewajiban bagi para pihak,” katanya.

Stefen menambahkan, sejak Bulan September 2020, kliennya menanyakan perkembangan proses pengurusan sertifikat atas nama tersebut. Namun tergugat selalu memberikan alasan sedang mengurus surat-surat di BPN Kabupaten Belu.

Menurut Stefen, kliennya pun mendatangi BPN Kab. Beli dan menanyakan terkait proses sertifikasi tanah tersebut. Namun informasi yang disampaikan tergugat hanya hoax.

“Sampai di BPN menemukan fakta bahwa ternyata tergugat sama sekali tidak melakukan pengurusan sertifikat atas nama klien saya,” jelasnya.

Atas hal tersebut kata Stefen, tergugat beritikad buruk dalam menyelesaikan persoalan jual beli tanah yang telah terjadi. Pihaknya pun meminta tergugat untuk mengembalikan uang yang telah diterimanya. “Tergugat harus ganti kerugian yang telah dialami oleh klien kami,” tukasnya. (Ricko).

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.