Fraksi AIR DPRD Pertanyakan Posisi Pemda Mabar Saat BPOLBF MoU dengan Investor

0

LABUANBAJO-Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dengan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dalam rangka percepatan pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan secara langsung oleh Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi dan Direktur Utama BPOLBF, Shana Fatina yang bertempat di Kantor Bupati Manggarai Barat (Mabar), Labuan Bajo, Rabu (30/6/2021).

Fraksi Amanat Indonesia Raya (F-AIR) DPRD Kabupaten Manggarai Barat menyoroti MoU tersebut. F-AIR menyoroti isu bahwa ada lahan masyarakat yang masuk dalam kawasan yang akan di kelola oleh BPOLBF.

“Apa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk membantu masyarakat yang isunya ada lahan masyarakat yang masuk dalam kawasan yang akan di kelola oleh BPOLBF, apalagi Pemerintah Daerah sudah membuat MoU BPOLBF,” ujar Ketua F-AIR Inocentius Peni kepada Infolabuanbajo.com, Rabu (18/8/2021).

Peni juga mempertanyakan posisi pemda Mabar ketika BPOLBF membuat MoU dengan Investor. Diketahui, BPOLBF bersama Kokotuku Sanctuary (KSC) pada Oktober 2019 tahun lalu menandatangani MoU.

“Bagaimana posisi Pemerintah Daerah dalam hal BPOLBF membuat MoU dengan Investor, contoh MoU antara BPOLBF dengan Kokotuku dengan luas areal yang dikerjasamakan sebesar 1280 hektar,” katanya.

Berdasarkan data yang dihimpun, Kokotuku sendiri sesungguhnya sudah memiliki Master Plan untuk pembangunan pariwisata di atas lahan seluas 1.280 Ha, yang di dalamnya juga termasuk lahan milik KSC seluas 200 Ha.

Master Plan tersebut jelas dibuat pada tahun 2016-2017. Pembuatan Master Plan tersebut dilakukan pihak KSC atas permintaan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sendiri yang dikoordinasikan melalui Bappeda Kabupaten Manggarai Barat saat itu. (Her).

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.