Fraksi AIR DPRD Mabar Minta Batalkan SK Bupati Soal TKD

0

LABUANBAJO– Fraksi Amanat Indonesia Raya (F-AIR) DPRD Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah yang telah mengurungkan niatnya “merumahkan” Tenaga Kontrak Daerah (TKD) yang jumlahnya ribuan orang. Untuk itu kata F-AIR, tidak menimbulkan keresahan bagi TKD di tengah pendemi covid-19 dan tidak menyebabkan angka pengangguran naik signifikan.

Namun Ketua F-AIR Inocentius Peni meminta penjelasan pemerintah untuk menjelaskan data jumlah TKD yang ditemukan berbeda-beda dari setiap instansi.

Kata Peni, data BKD per-Juli 2021 sebanyak 2.369 orang, pernyataan Wakil Bupati Yulianus Weng 2.800-an orang dan data menurut DPA 2020 sebanyak 2.433 orang.

“Pemerintah harus menjelaskan perbedaan data ini,” ujar Peni kepada Infolabuabajo.com, Rabu (18/8/2021).

Peni pun mempertanyakan Dasar Hukum yang dijadikan rujukan diterbitkannya SK Bupati nomor BKPPD.814/323/VIII/2021 tentang besaran Honorarium TKD Rp1.000.000 perbulan terhitung sejak bulan Agustus sampai Desember 2021 dengan jam kerja bagi TKD hanya 4 jam.

“Sementara Perda APBD TA 2021 belum diubah. Apakah kebijakan ini sudah dikaji secara matang? mengingat besaran honorarium itu jauh dibawah UMP. Kalau penurunan itu dikompensasikan dengan jam kerja hanya 4 jam,” tegasnya.

Menurut Peni, kebijakan tersebut akan menimbulkan ketimpangan di tubuh birokrasi itu sendiri. Pasalnya, banyak OPD yang operasionalnya bisa berjalan efektif karena keberadaan TKD.

“Ada isu bahwa di RSUD Komodo dan
Puskesmas Labuan Bajo jam kerja TKD tidak sesuai dengan SK Bupati yang hanya 4 jam itu. Karena itu, apabila SK tentang TKD ini masih merujuk pada PERDA APBD Tahun 2021, maka F.AIR DPRD meminta Pemerintah untuk membatalkannya,” tukasnya. (Her).

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.