Dukung Tambang, Bupati Agas Digugat Warga Lengko Lolok

0

KUPANG– Warga Lengko Lolok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda Utara Isfridus Sota dan Bonevasius Yudent menggugat Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dan Bupati Manggarai Timur Agas Andreas di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang.

Kedua warga yang menolak tambang batu gamping tersebut menggugat Laiskodat dan Agas karena menerbitkan keputusan tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam Kepada PT. Istindo Mitra Manggarai.

Kemudian keputusan tentang Izin Lingkungan Terhadap Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Batu Gamping di Lengko Lolok yang diprakarsai oleh PT. Istindo Mitra Manggarai pada 23 November 2020.

Gugatan TUN tersebut terdaftar dengan Nomor Perkara: 5/G/2021/PTUN-KPG di PTUN Kupang, diwakili oleh Pengacara Marthen Jenarut, S.Fil, SH, MH, Vitalis Jenarus, SH, Valens Dulmin, SH, MH, Anselmus Malofiks, SH dan Elias Sumardi Dabur, A.Md, SH.

Elias Sumardi Dabur selaku pengacara penggugat menegaskan, kepentingan kliennya dalam perkara ini terkait dengan adanya kepentingan yang dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Para Tergugat.

“Para Penggugat adalah anggota masyarakat yang tak terpisahkan dari masyarakat adat Lengko Lolok yang memiliki lahan dan hunian di Lengko Lolok, Desa Satar Punda,” kata Elias kepada wartawan.

Di atas tanah para Penggugat kata Elias PT. Istindo Mitra Manggarai (PT Istindo) mulai merencanakan kegiatan penambangan batu gamping. Rencana tersebut tanpa persetujuan Para penggugat.

“Karenanya dapat mengakibatkan Para penggugat kehilangan hak atas tanah, kehilangan mata pencaharian dan penghidupan, kehilangan mata air dan hak untuk menikmati masa depan serta keberlangsungan hidup keluarga dan keturunannya,” katanya.

Dikatakan Elias, tanah dan segala yang tumbuh di atasnya, serta hunian milik para penggugat, termasuk kampung adat (rumah gendang) masyarakat adat Lengko Lolok masuk dan atau menjadi bagian di dalam wilayah IUP Operasi Produksi Batu Gamping PT. Istindo.

“Apabila PT. Istindo melakukan kegiatan operasional sangat berpotensi menimbulkan kerugian bagi Para penggugat yaitu menimbulkan dampak berupa rusaknya lahan milik Para Penggugat, hilangnya kampung halaman, kehilangan ruang hidup, kehilangan lahan pertanian dan perkebunan, dan kehilangan masa depan anak cucu Para Penggugat,” jelasnya.

Selain itu kata Elias, wilayah IUP produksi batu gamping PT. Istindo mencakup seluruh ruang hidup para penggugat termasuk semua masyarakat adat Lengko Lolok. Jika ruang hidup para penggugat dihancurkan maka eksistensi Para Penggugat sebagai masyarakat adat Lengko Lolok akan musnah.

“Jika eksistensi dan ruang hidup Para Penggugat musnah maka identitas kultural Para Penggugat pun akan musnah yaitu Kampung sebagai tempat hunian (Golo Lonto/Beo Ka’eng), Tanah sebagai lahan kelola untuk hidup (Uma Duat), Halaman Kampung sebagai tempat untuk ekspresi kreativitas hidup Natas Labar), Altar untuk perayaan kehidupan (Compang Takung), Mata Air untuk pemenuhan kebutuhan hidup (Wae Teku),” katanya.

“Pada 26 Maret 2020, Tju Bin Kuan mewakili PT Istindo dan Zhao Jiang Hao mewakili PT Semen Singa Merah NTT menandatangani “Kesepakatan Awal” dengan Saudara Damianus Demas yang mengklaim dirinya pemilik atau penguasa dari bidang-bidang tanah hak ulayat (masyarakat adat) yang merugikan Penggugat,” tambahnya.

Menurut Elias, wilayah IUP Produksi Batu Gamping PT. Istindo, ada tanah yang masih menjadi tanah ulayat. Tua Adat tidak memiliki kewenangan untuk mengklaim bahwa untuk dan atas nama masyarakat adat dapat melakukan penyerahan hak atas tanah pada pihak lain tanpa melalui proses musyawarah untuk mufakat bersama masyarakat adat.

Alasan Gugatan

Para Penggugat kata Elias tidak pernah memberikan persetujuan dan atau melepaskan hak kepemilikan atas lahan atau tanah pertanian, bangunan rumah sebagai tempat tinggal di Kampung Lengko Lolok kepada pihak manapun terkait usaha pertambangan diatas lahan atau tanah pertanian, bangunan rumah sebagi tempat tinggal.

Elias menegaskan, tindakan para tergugat telah mengabaikan dan atau melanggar Hak Para Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal tersebut juga kata Elias dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU VIII/2010.

Lanjut Elias, diterbitkan “Objek Sengketa I” dan “Objek Sengketa II”, maka akan menimbulkan kerugian bagi para penggugat yaitu kerugian berupa putusnya hubungan hukum antara para penggugat dengan lahan milik mereka.

“Yang tanpa persetujuan para Penggugat telah dijadikan lokasi objek pertambangan sebagaimana dimaksud dalam kedua objek gugatan tersebut dan menimbulkan kerugian berupa hilangnya akses untuk mengelolah tanah Para Penggugat serta hilangnya penghasilan Para penggugat atas tanahnya,” katanya.

Selain itu para penggugat juga berpotensi mengalami kerugian dari aspek lingkungan hidup. Kerugian akibat kehidupan para penggugat untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat.

“Ternyata objek gugatan a quo diterbitkan di atas wilayah ecoregion karst dan cekungan air tanah yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai wilayah yang harus dilindungi dan dipertahankan demi menjaga keberlangsungan eksistensi lingkungan hidup yang sehat,” tegasnya.

Keputusan Para Tergugat juga melanggar ketentuan sejumlah Undang-Undang, di antaranya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, UU Tentang Lingkungan Hidup, sejumlah Peraturan Pemerintah, termasuk Peratutan Daerah Kabupaten Manggarai Timur tentang Perlindungan Mata Air dan Peraturan Gubernur Provinsi NTT tentang moratorium tambang.

Selain menabrak ketentuan UU, keputusan Para Tergugat juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik antara lain Asas Partisipasi Masyarakat. Asas partisipasi masyarakat sangat krusial karena menyangkut dampak sosial dan lingkungan masyarakat sekitar pasca diterbitkannya keputusan Tata Usaha Negara (TUN).

“Dalam konteks ini instrumen perizinan lingkungan hidup, yakni Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan Izin Lingkungan. Dokumen lingkungan tersebut mulai dari awal harus ada partisipasi masyarakat, agar dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan masyarakat sekitar, apalagi Para Penggugat memiliki lahan di lokasi yang akan ditambang, termasuk multiplier effect dari adanya suatu kegiatan usaha,” tukasnya. (Red)

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.