Dinas PMD Manggarai Timur Sebut Proyek Air Minum Desa Rana Mbeling Salah Perencanaan Awal

0 1

BORONG– Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Manggarai Timur meninjau langsung proyek air minum dengan pagu anggaran Rp471.172.000 di Desa Rana Mbeling, Kecamatan Kota Komba Utara, Rabu (29/6/2021). Dinas PMD mengutus Kepala Seksi (Kasi) PMD Yohanes Triyatma meninjau langsung lokasi proyek mangkrak tersebut.

Di lokasi, Yohanes meminta klarifikasi langsung kepada Pelaksana Tugas (Plt) Kades Rana Mbeling Primus Adil. Pasalnya, proyek tersebut dikerjakan saat Primus menjadi Plt pada tahun 2019 silam.

Pantauan Infolabuanbajo.com di lokasi, aliran air pipa tersebut hanya sampai di tengah hutan. Bahkan sejumlah pipa yang belum dipakai berserakan di sepanjang jalan dan pemukiman warga.

Usai pantau lokasi proyek, Kasi PMD melakukan pertemuan di Kantor Camat Kota Komba Utara bersama Camat, Plt Kades dan sejumlah undangan lainnya. Pada kesempatan itu, Primus menyatakan keberatannya untuk melanjutkan proyek tersebut.

“Maaf, saya tidak bisa lanjutkan pekerjaan itu. Bagaimana kita mau lanjut, posisi debit airnya sangat sedikit. Karena debit airnya hanya sampai di situ makanya kita stop kan pekerjaan sampai di situ,” kata Primus membela diri.

Primus juga menyentil Bonefasius Sole selaku mantan Kades. Primus tegaskan mantan kades juga harus bertanggung jawab atas proyek mangkrak tersebut.

Selain itu kata Primus, Tipikor Polres Manggarai pernah meninjau lokasi proyek bersama Dinas PMD yang saat itu dijabat oleh Yos Durahi.

“Mereka juga turun langsung ke lokasi. Memang begitu sudah kondisi airnya tidak bisa sampai di pemukiman,” tegasnya.

Pertemuan tersebut sangat alot saat Kasi PMD menanyakan pagu anggaran proyek tersebut. Primus enggan merinci jumlah anggaran. Menurut Primus, pihak yang mengetahui anggaran tersebut pihak Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

“Kalau soal uang, jelas yang lebih tahu tentang itu mungkin TPK. Kan TPK juga waktu itu ikut ambil peran,” timpal Primus menjawab pertanyaan Kasi PMD.

“Begini pak PLT sedikit saya koreksi ya. Masa pak PLT tidak tau jumlah pagu anggaran pekerjaan proyek air minum itu. Kan pak PLT yang eksekusi anggaran. Selain TPK kan Bapa juga semestinya harus tahu. Kan di masanya Bapak. Terus bagaimana bapak berani kerja kalo anggarannya bapak tidak tahu. Itu koreksi ya , jadi tidak masuk akal kalo bapa tidak tahu itu anggarannya,” kata Kasi PMD menanggapi jawaban Primus.

Menurut Yohanes, proyek air minum tersebut sudah salah dalam proses perencanaan awal. Sebab debit air kecil dan sumber airnya berada di dataran rendah. “Air berada dalam dataran rendah sedangkan pemukiman warga berada di dataran tinggi,” katanya.

Lanjut Yohanes, air yang menjadi sumber proyek tersebut bukan mata air, melainkan air serapan dari persawahan. “kecil sekali airnya dan tidak layak. Dan air di dataran renda sedangkan ketinggian pemukiman warga dari pusat air sekitar 15 meter untuk setara dengan pemukiman warga. Jadi jelas tekanan airnya tidak bisa. Terlalu ketinggian,” jelasnya.

TPK Tak Tahu

Sementara mantan TPK Desa Rana Mbeling Adol Agul mengaku tidak mengetahui perencaan hingga pengerjaan proyek tersebut. Pasalnya, sejak jabatan Kepala Desa ditempati Plt, pihaknya langsung dinonaktifkan.

“Memang sebelumnya saya TPK di Desa Rana Mbeling. Bahkan saya di percayakan menjadi TPK hampir beberapa tahun. Saat mantan Kades Rana Mbeling tetapkan anggaran untuk proyek air minum bersih di kampung Ngusu Rana Mbeling, saat bersamaan juga masa jabatannya berakhir,” katanya.

“Sehingga sejak saat itu semua berkaitan dengan pekerjaan proyek air minum di Ngusu itu menjadi tanggung jawab Plt. Saat sudah di jabat oleh Plt, akhirnya sejak saat itu juga semua aparat desa baik TPK, Dusun, Kaur, RT/RW, semuanya di nonaktifkan oleh Plt,” tambahnya.

Lanjut Adol, saat semua petugas diganti oleh aparat yang baru. Sejak saat itu pula, segala urusan tentang proyek air minum di Ngusu Rana Mbeling merupakan tanggungjawab pengurus baru. “Jadi untuk yang lain, kami tidak tahu sama sekali,” tegasnya.

Sementara Bonefasius Sole selaku mantan Kades Desa Rana Mbeling mengaku proyek tersebut bukan menjadi tanggungjawabnya. Pasalnya, saat mas jabatannya berakhir, proyek tersebut belum dikerjakan.

“Dulu itu kan karena kebutuhan masyarakat dan kebutuhan tentang air minum. Akhirnya kami mencoba untuk carikan mata air. Sehingga turun lah tim teknis dan tim teknis orang Rana Mbeling juga. Waktu itu tim teknis katakan bisa dan mampu akhirnya kita anggarkan dana,” kata Bonefasius.

“Kita anggarkan dana ini kan sesuai permintaan. Saat saya anggarkan dana waktu itu bersamaan akhir masa jabatan. Waktu itu pekerjaan air minum itu belum dikerjakan dan belum di mulai,” tambahnya.

Untuk itu kata Bonefasius, semua pelaksanaan baik pengelolaan keuangan dan eksekusi kerja di lapangan menjadi tanggungjawab Plt. Menurut dia, sangat aneh kalau Plt tidak tahu pagu anggaran proyek air minum tersebut.

“Menyangkut air minum bersih Ngusu, saya lepas tangan. Kan tidak mungkin saya yang kerja sementara sudah habis masa jabatan saya. Akhir masa jabatan saya 19 Agustus 2019,” imbuhnya.

Tak Ada Gambaran

Walter Mail selaku pemborong proyek tersebut mengaku tidak diberikan gambar perencanaan pengerjaan proyek tersebut dari desa.

“Awalnya mereka menyuruh saya untuk mengerjakan proyek tersebut dengan kesepakatan borongan Rp70 Juta sampai pengerjaan tuntas. Memang tidak ada kesepakatan tertulis pada waktu kami mulai mengerjakan proyek tersebut,” kata Walter.

Saat itu kata Walter, pihaknya disuruh mengerjakan bak penampung di mata air, pemasangan saluran pipa, pembuatan tembok Keran hingga pembuatan bak penampung umum.

“Dalam proses pengerjaannya gambar tidak pernah diberikan, konsultan hanya menyuruh secara lisan saja saat berada di lokasi. Konsultan hanya pakai tunjuk tentang apa yang harus kami kerjakan,” katanya.

Hampir seminggu kata Walter, pihaknya kerja sia-sia. Sebab airnya tidak bisa mengalir pada pipa dan mengalir sampai ke pemukiman warga. Lantas air tak jalan, pihaknya hanya memasang pipa sampai pada tempat dimana kemampuan air bisa mengalir.

“Pada saat itu PLT Kepala Desa menyuruh saya untuk berhenti kerja dengan uang yang diterima senilai Rp30 juta karena pengerjaannya belum tuntas,” katanya. (Firman Jaya).

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.