Dana BLT DD Tak Dibagi, Ini Alasan Kades Compang Lawi

0

BORONG– Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat desa selama pandemi COVID-19. Anggarannya diambil dari alokasi dana desa di masing-masing wilayah.

Keputusan tersebut diatur oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mengubah beberapa ketentuan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Kebijakan ini, tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Aturan baru tersebut, ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 19 Mei 2020 silam.

Aturan ini sekaligus merevisi beberapa ketentuan yang ada di dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Meski aturan tersebut membawa berkah bagi masyarakat, namun menuai mudarat bagi Kepala Desa. Hal tersebut dialami oleh Kepala Desa Compang Lawi, Kecamatan Congkar, Manggarai Timur Viktor Dirgoman.

Pasalnya kata Viktor sejumlah item proyek fisik telah masuk dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) Dana Desa (DD) sebelum pandemi covid-19 ada. Hal tersebut diutarakan Viktor setelah dirinya diadukan beberapa warga desanya ke Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Manggarai Timur, Senin (30/5/2021).

“Saya punya 218 KK, terlalu banyak. Tapi terlanjur kerja fisik sejak bulan April 2020. Ada 12 kegiatan fisik waktu perintah mengeluarkan kebijakan bayar BLT pakai Dana Desa,” ujar Viktor kepada Infolabuanbajo.com, Senin (31/5).

Menurut Viktor, pengerjaan fisik yang tidak bisa dialihkan antara lain pembangunan gedung Pendidikan Usia Dini (PAUD), beberapa tembok penahan tanah (TPT) dan beberapa drainase. “Ada beberapa TPT memang terlanjur kerja fisik itu. Sudah dianggarkan sebelumnya,” katanya.

Viktor menambahkan, pemerintah saat covid-19 masuk ke Indonesia hanya mengumumkan pembagian BLT DD hanya selama tiga bulan. Namun faktanya diperpanjang.

“Coba kalau perintahnya dari Januari. Kami atur tapi karena April, jadi sulit bagi kami. Terlalu banyak Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM). Begitu KPM terlalu banyak, saya mau bayar terakhir tidak bisa karena keuangan sudah tidak ada lagi,” tegasnya.

Kondisi keuangan Desa menipis membuat Viktor berpikir supaya program yang telah disepakati tetap berjalan. Meski berjalan pincang. Viktor pun berdiskusi dengan masyarakat Desa. Alhasil semua sepakat untuk mengubah Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

“Saya hitung kemarin BLT Rp700 juta lebih. Padahal DD cuma Rp1,1 Miliar lebih. Mana untuk pemberdayaannya. Makanya saya kecewa sekali. Saya panggil masyarakat dan termasuk bapak yang lapor ini dia setuju mengubah APBdes. Mereka sudah setuju. Kalau saya makan uang ini. saya pasti sudah bayar,” tegasnya.

“Kemarin saya undang semua yang kerja fisik tapi mereka bilang tidak bisa kembalikan uang. Nanti kita baku bunuh. Tidak perlu lagi kembalikan,” tukasnya. (Ricko).

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.