Copot Kajari Fahmi! Jangan Tempatkan Jaksa Berwatak Preman di Sikka

0

JAKARTA-Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sikka, Kabupaten Sikka, Flores, NTT Fahmi, SH. MH diduga telah melakukan tindakan persekusi, intimidasi, fitnah hingga ajak duel melawan Kepala Dinas Kesehatan Sikka Petrus Herlemus di Ruang Kerja Kajari Sikka pada Selasa (13/9/2021).

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menegaskan, peristiwa tersebut merupakan kategori perbuatan di luar tata krama, etika, adat Sikka dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

“Tepatnya dikategorikan sebagai perbuatan yang sangat “tercela” dalam pandangan moralitas seorang pejabat penegak hukum. Apapun permasalahannya dengan pihak lain,” ujar Petrus kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (18/9/2021).

Lanjut Petrus, peristiwa tersebut sudah merendahkan martabat Kejaksaan dan mencoreng wajah Jaksa Agung yang semakin bopeng akibat arogansi oknum-oknum Jaksa di daerah serta merendahkan wibawa ASN di Kabupaten Sikka.

Petrus menegaskan, rendahnya moralitas di kalangan Pejabat dan Penegak Hukum di daerah, tidak hanya terjadi dalam membangun relasi sosial dengan warga masyarakat, tetapi juga dalam tugas pelayanan publik di bidang hukum dan keadilan terhadap masyarakat kecil pencari keadilan.

“Entah berujung dengan pemerasan, suap, gratifikasi dll. yang sudah menjadi rahasia umum,” katanya.

Dikatakan Petrus, tongkat komando, logo, lambang di dada dan bintang kaleng warna kuning atau kuningan di pundak Jaksa dimaksudkan untuk mengabdi, mengayomi dan melayani rakyat.

“Tidak boleh dimaknai untuk memberi bobot seorang Kajari menjadi congkak, merasa diri lebih hebat dari yang lain dan berperilaku sebagai jagoan preman pasar (berwatak preman),” tegasnya.

Petrus mengingatkan supaya peristiwa Fahmi dan Petrus Herlemus harus menjadi peristiwa terakhir di Sikka. Apalagi pemanggilan Petrus Herlemus, hanya melalui telepon seluler.

“Jelas sebagai tindakan sewenang-wenang, di luar prosedure urusan pro justisia, karena Petrus Herlemus bukan bawahan Fahmi dan tidak sedang tersangkut perkara korupsi yang ditangani Kejaksaan Negeri Sikka,” jelasnya.

Dijelaskan Petrus, pemanggilan terhadap Petrus Herlemus atau siapapun pejabat Sikka di luar urusan pro justisia, harus melalui mekanisme KUHAP dan UU Kejaksaan.

“Atau setidak-tidaknya menurut tata krama yang baik, atas izin dari Bupati Sikka, karena dilakukan pada jam kerja dan terhadap bawahan Bupati Sikka,” katanya.

Oleh karena itu kata Petrus, Jaksa Agung RI dan Kepala Kejaksaan Tinggi NTT harus perhatikan pola rekrutmen penempatan Kajari-Kajari di NTT agar terhindar dari kesalahan menempatkan Kajari yang berwatak preman pasar sebagaimana yang disebut-sebut dilakukan Fahmi terhadap Petrus.

“Kajari Sikka Fahmi harus dicopot, karena tindakannya itu dapat dikategorikan sebagai main hakim sendiri, berpotensi menjadi tindak pidana, terlebih-lebih melakukan aksi premanisme yang merendahkan martabat Kejaksaan RI, mencoreng wajah jaksa Agung dan Kejati NTT beserta seluruh insan ASN di Sikka,” tukasnya. (Her).

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.