Bisnis Benih Lobster Berujung Dihukum

0

JAKARTA-Tim Opsnal Unit Ranmor Sat Reskrim Polrestabes Palembang mengamankan ribuan benih lobster dari sebuah mobil jenis Avanza di kawasan Talang Jambi, Kota Palembang, Kamis (19/8/2021) malam.

Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Irvan Prawira Satya Putra mengatakan, lobster yang disita tersebut ada dua jenis. Yakni Lobster Mutiara sebanyak 64 kantong dengan jumlah 7.623 ekor senilai Rp1.524.600.000,00 dan Lobster Pasir sebanyak 391 kantong dengan jumlah 62.784 ekor senilai Rp9.417.600.000,00.

Dikatakan Irvan, lobster tersebut disimpan dalam 13 kotak besar, setiap kotak ada 30 kantong bibit lobster. Dalam kasus ini, setelah dihitung negara mengalami kerugian mencapai Rp10.942.200.000,00.

Terkait hal ini Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi keberhasilan aparat Kepolisian dalam menggagalkan upaya penyelundup benih Lobster tersebut.

“Aparat dapat membongkar jaringan penyelundupan lobster tersebut serta menindak tegas oknum sesuai UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jika terbukti adanya unsur kesengajaan,” ujar Bambang di Jakarta, Selasa (24/8/2021).

Bambang pun meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk meningkatkan serta mengevaluasi sistem pengawasan dan penjagaan di wilayah perairan Indonesia, khususnya di setiap jalur pelintasan yang menjadi pintu masuk dari dan ke Indonesia.

“Mengingat berulangnya kasus penyelundupan benih ini menandakan sistem pengawasan di wilayah perairan Indonesia masih belum maksimal,” tegasnya.

Bambang juga meminta KKP meningkatkan kerjasama dengan Polairud dan TNI AL dalam menjaga keamanan wilayah perairan Indonesia terutama terhadap kekayaan laut melalui patroli gabungan yang difokuskan pada jalur-jalur pelintasan baru ataupun jalur tikus.

“Mengingat kasus penyelundup benih Lobster di Palembang ini diketahui membuka jalur-jalur baru di wilayah perairan Palembang,” katanya.

Pemerintah kata Bambang harus komitmen untuk terus melakukan penindakan terhadap segala bentuk pelanggaran khususnya terkait kasus penyelundupan maupun pelanggaran di laut yang merugikan negara.

“Hal ini guna melindungi dan menjaga sumber daya alam di laut dari ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadinya,” tegasnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggagalkan 52 kasus penyelundupan benih bening lobster (BBL) atau benur dalam periode 23 Desember 2020 hingga 15 Agustus 2021.

Kasus-kasus tersebut tersebar di 13 lokasi meliputi Jambi, Jawa Timur, Palembang, Banten, Jakarta, Batam, Mataram, Lampung, Kepulauan Riau, Bandung, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Cirebon.

KKP juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021. Regulasi tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap budidaya lobster dalam negeri, sekaligus memerangi penyelundupan benur.

“Kita akan terus memantau dan mengawasi secara ketat, jadi jangan coba-coba menyelundupkan BBL,” kata Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Rina, di Jakarta, Rabu (18/8/2021).

Rina memastikan, melalui Pusat Karantina Ikan (Puskari), jajarannya terus melakukan edukasi, sosialisasi kepada semua masyarakat, khususnya para nelayan dan pelaku usaha budidaya lobster untuk mencegah terjadinya penyelundupan BBL. BKIPM juga memperketat pengawasan jalur di pelabuhan, bandara dan perbatasan laut.

Terjerat Hukum

Menteri KKP Edhy Prabowo sebelumnya ditangkap KPK. Dia ditangkap bersama istri dan beberapa orang lainnya di Bandara Soekarno-Hatta sepulang dari AS. Kasusnya terkait ekspor benur.

Dalam kasus ini, Edhy Prabowo terbukti bersalah menerima uang suap yang totalnya mencapai Rp 25,7 miliar dari pengusaha eksportir benih bening lobster (BBL) atau benur. Edhy pun divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan.

“Mengadili, menyatakan Terdakwa Edhy Prabowo terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 5 tahun dan pidana denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan,” ujar hakim ketua Albertus Usada di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (15/7/2021).

Adapun hal yang meringankan adalah Edhy sopan dan belum pernah dihukum serta sebagian aset yang diperoleh dari korupsi telah disita. Sedangkan hal yang memberatkannya adalah Edhy dianggap tidak mendukung program pemerintah, Edhy juga dianggap tidak memberi teladan yang baik sebagai pejabat dan telah menikmati hasil korupsi.

Hakim mengatakan Edhy menerima suap melalui beberapa anak buahnya, yakni Ketua Tim Uji Tuntas Perizinan Budi Daya Lobster Andreau Misanta Pribadi, dan Safri selaku stasfus Edhy dan Wakil Ketua Tim Uji Tuntas, Amiril Mukminin selaku sekretaris pribadi Edhy, dan Ainul Faqih selaku staf pribadi istri Edhy Iis Rosita Dewi, serta Siswadhi Pranoto Loe selaku Komisaris PT Perishable Logistics Indonesia (PT PLI) dan pemilik PT Aero Citra Kargo (PT ACK).

Hakim mengatakan Edhy menerima uang suap sebesar USD 77 ribu dari Direktur PT DPPP, Suharjito. Uang itu diberikan melalui Safri dengan maksud agar PT DPPP cepat mendapatkan izin budidaya dan ekspor benur.

“Saksi Suharjito berikan uang ke Safri USD 77 ribu sambil katakan ‘ini titipan buat Menteri’. Selanjutnya saksi Safri sampaikan uang tersebut ke Terdakwa,” ujar hakim.

Selain itu, hakim mengatakan Edhy menerima uang keuntungan sebesar Rp 24 miliar dari PT ACK terkait ekspor benur. Edhy, kata hakim, meminjam bendera perusahaan tersebut dan memasukkan beberapa nama yang merupakan representasinya di struktur PT ACK. Diketahui, PT ACK adalah perusahaan kargo yang ditetapkan sebagai pengekspor benur.

Adapun keuntungan yang didapat Edhy dari 2 nama yang dimasukkan sebagai pemegang saham di PT ACK itu sebagai berikut:

– Amri total Rp 12.312.793.625
– Achmad Bahtiar Rp 12.312.793.625

“Terdakwa menerima USD 77 ribu dari Suharjito selaku Direkur PT DPPP dan uang Rp 24.625.587.250,” kata hakim.

Hakim mengungkapkan uang Rp24 miliar itu tidak langsung diterima oleh Edhy melainkan diterima melalui Andreau Misanta Pribadi dan Safri selaku stafsus dan Amiril Mukminin serta Ainul Faqih selaku sekretaris pribadi Edhy Prabowo dan istri Edhy, Iis Rosita Dewi, serta Siswadhi Pranoto Loe selaku Komisaris PT Perishable Logistics Indonesia (PT PLI) dan pemilik PT Aero Citra Kargo (PT ACK). Meski begitu, penerimaan itu tetap dinilai sah oleh majelis hakim.

“Menimbang bahwa meskipun uang Rp 24.625.587.250 tidak diberikan secara langsung ke Terdakwa, karena uang Rp 24.625.587.250 merupakan keuntungan tidak sah dari PT ACK terkait biaya pengiriman ekspor BBL, dan pada akhirnya uang tersebut digunakan kepentingan pribadi, maka menurut hakim uang Rp 24.625.587.250 tersebut merupakan bagian dari memberi atau menjanjikan sesuatu yang diberikan secara tidak langsung ke Terdakwa,” jelas hakim.

Jika ditotal, dari angka tersebut, uang yang diterima Edhy senilai Rp 25.742.626.250. Menurut hakim, uang itu sudah digunakan Edhy untuk kebutuhan pribadinya, yakni membeli sejumlah tanah dan membeli barang-barang mewah bersama istrinya saat pergi kunjungan dinas ke Amerika Serikat (AS).

Selain itu, hakim menjatuhkan pidana tambahan, yakni Edhy diharuskan membayar uang pengganti senilai Rp 9 miliar dan USD 77 ribu atau setara Rp 10 miliar. Hakim juga mencabut hak politik Edhy untuk dipilih setelah menjalani masa pidananya selama 3 tahun.

Edhy Prabowo bersalah melanggar Pasal 12 huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP. (Ricko).

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.