Bareskrim Polri Harus Ambil Alih Kasus Kerumunan Semau

0

JAKARTA– Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menilai acara pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Semau, Kupang, NTT, mestinya bisa dicegah atau dihindari.

Sejatinya kata Petrus, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati-Bupati se-NTT, Kapolda NTT dan seluruh jajarannya memiliki kepekaan bahwa ada Instruksi Kapolri, Mendagri dan Instruksi Gubernur soal PPKM dan Prokes Covid-19 yang mesti dipatuhi.

Namun kenyataannya kata Petrus, acara yang mewah dan menghebohkan itu berjalan lancar tanpa ada satupun Petugas Polri, Satpol PP dan Satgas Covid-19 yang mencegah apalagi menindak.

“Begitu juga Bupati-Bupati yang hadir tidak ada satupun mau mengingatkan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur NTT untuk membatalkan atau menolak hadir dalam acara itu atas alasan adanya larangan dan perintah UU serta Instruksi yang wajib ditaati,” ujar Petrus di Jakarta, Rabu (1/9/2021).

Menurut Petrus, peristiwa kerumunan Semau memberi pesan kuat bahwa terdapat kesadaran secara kolektif dari para pejabat publik untuk melakukan pembangkangan atau insubordinasi terhadap Instruksi Presiden, Mendagri, Gubernur dan Bupati dengan cara mengangkangi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Instruksi-Instruksi yang mewajibkan siapapun tanpa kecuali untuk taat pada Prokes Covid-19.

Petrus menegaskan, peristiwa kerumunan tersebut menjadikan peristiwa ini dikualifikasi sebagai “Pelanggaran Hukum” dan “Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik” yang dilakukan secara berjamaah untuk membangkang Pemerintah Pusat dan melukai rasa keadilan Masyarakat NTT.

“Meskipun kecaman terhadap acara ini datang dari seluruh penjuru tanah air dan dari berbagai kalangan, namun hingga hari ini, Polda NTT belum mengumumkan apakah sudah ada proses hukum atau belum, apakah sudah dimulai Penyelidikan atau Penyidikan atau Polda NTT masih menunggu Laporan dari Masyarakat,” katanya.

Petrus menyentil sikap Polda NTT
yang menolak Laporan Polisi dari Kelompok Cipayung NTT dengan alasan Polda NTT tidak berwenang dan melempar kewenangan itu kepada Satgas Covid-19 NTT.

“Polda NTT gagap dan tidak profesional, malahan melempar tanggung jawab hukum untuk Penyelidikan dan Penyidikan kasus dugaan pelanggaran Prokes Covid-19 ini kepada Satgas Covid-19 NTT. Ini pembodohan sekaligus tindakan bodoh dari oknum Polda NTT,” tegasnya.

“Sejak kapan KUHAP mengalihkan kewenangan menerima Laporan Polisi dan tindakan kepolisian dalam kasus pidana kepada Satgas Covid-19 NTT,” tanyanya.

Petrus menegaskan, demi menjaga wibawa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan menyelematkan institusi Polri di NTT, maka sebaiknya Bareskrim Polri mengambilalih penyelidikan kasus kerumunan Semau.

“Atau setidak-tidaknya dibentuk tim gabungan untuk penindakan kasus ini tanpa pandang bulu demi menjamin netralitas dan rasa keadilan publik NTT,” tukasnya. (Her).

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.