Bangun Brand Pariwisata Manggarai Timur

0

*Oleh Ben Senang Galus

Kabupaten Manggarai Timur (Matim) saat ini sedang membangun mimpinya menggenjot pembangunan pariwisata habis-habisan dan diharapkan meningkatkan kunjungan wisatawan. Saat ini maupun ke depan pariwisata menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi suatu daerah sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.

Oleh karena itu pemerintah daerah Matim sudah saatnya merancang strategi membangun brand untuk menarik wisatawan dan sekaligus menanamkan modalnya di sektor pariwisa di Matim.

Pembangunan pariwisata memang menjanjikan bagi suatu daerah. Namun yang menjadi perhatian bagi pemerintah maupun masyarakat ialah implikasi dari pembangunan pariwisata itu sendiri, sebagaimana kita saksikan di beberapa daerah, misalnya Bali atau NTB.

Gregorius Afioma (2016) mencatat, sekurang-kurangnya dua implikasi yang bakal hadir. Pertama, pembangunan itu akan memperparah pencaplokan atau pengambilalihan penguasaan dan kontrol atas sumber daya publik seperti air, laut, pulau-pulau, pesisir, pantai, dan tanah di Matim. Kedua, kebijakan itu akan memperparah narasi ketidakadilan sosial dan akhirnya menyangsikan realisasi cita-cita Pancasila dan UUD 1945 pasal 33 tentang pemanfaatan sumber daya publik bagi kepentingan bersama.

Yang paling mencolok dari pariwisata di Matim adalah keeksotikan alamnya dan keberadaan satwa baik di darat maupun di laut. Dari luas wilayahnya sekitar 2.643,41 km2, luas daratannya kurang lebih 87 persen, sisanya adalah lautan. Dari luas daratan yang ada, sebagian kecilnya ditempati sekitar 275.603 ribu penduduk, sedangkan sisanya masih belum dimanfaatkan. Hal itu menunjukkan sebagian besar alam Matim masih alami dan diasumsikan cocok pengembangan pariwisata ekoturisme (diolah dari BPS Matim, 2020).

Mengacu pada hasil survei CNN pada 2020 kunjungan wisatawan ke Matim hanya mencapai 1000-1200 orang wisatawan per tahun. Rasanya tidak bertambah menggeliat pada era desentralisasi dengan bergantinya pemimpin yang pandai apologia (baca: membela jabatan).

Mestinya banyak daya tarik wisatawan, selain wisata bahari, pemandangan alam (air di gua-gua bawah tanah), dan atraksi budaya. Ada sekitar ribuan jenis ikan, ratusan jenis karang dan dan ratusan jenis bunga karang (sponge) dan banyak invertebrata lain yang dapat di jumpai di banyak tempat di wilayah Matim ini. Kemudian pantai yang menyajikan pesisir, dan pemandangan yang indah lainya, seperti wisata kebun kopi, wisata pertanian, wisata pegunungan (karst).

Studi Gregorius Afioma sekurang-kurangnya ada dua karakter pariwisata dalam konteks Indonesia umumnya dan NTT khusunys yang mesti dipahami. Pertama, budaya berwisata tidak identik dengan warisan bangsa Indonesia. Pariwisata selalu dipandang identik peradaban Barat terutama dalam paham globalisasi. Globalisasi adalah bentuk intensifikasi relasi lintas dunia dimana apa yang terjadi di tingkat lokal dipengaruhi oleh kejadian di tempat yang sangat jauh sekalipun dalam cara tertentu.

Mengenai asal-usulnya itu, globalisasi selalu dikaitkan perkembangan kolonialisme yakni berkembang sekitar abad ke-16 bersamaan dengan penemuan teknologi, ide kapitalisme, dan kemajuan sains. Pertautan antara globalisasi dan pariwisata saling meneguhkan satu sama lain. Ditandai oleh mobilitas manusia, pergerakan modal kultural, penggunaan teknologi, dan pengaruh media, unsur-unsur pariwisata tersebut juga dipandang sebagai penyebab dan konsekuensi dari globalisasi.

Karena itu, harus dicatat bahwa pariwisata di era modern terintegrasi pula dengan unsur-unsur pembentuk globalisasi seperti sistem ekonomi kapitalis, teknologi, dan perkembangan media komunikasi.

Kedua, pariwisata diaplikasikan tanpa didahului perencanaan, pertimbangan-pertimbangan dan persiapan yang matang. Masyarakat secara umum belum paham bagaimana mereka seharusnya berpartisipasi dalam pariwisata dengan segala logikanya. Janji-janji pariwisata seperti ramah lingkungan, mudah menciptakan lapangan kerja, dan diversifikasi model ekonomi, diterima begitu saja sebagai sektor pendorong kemajuan ekonomi.

Wisata di Indonesia, terutama di daerah-daerah Indonesia Timur, berkembang dalam ‘kejutan’ Otonomi Daerah. Meski sudah dalam agenda pembangunan nasional sejak pemerintahan Soekarno dan Soeharto, pariwisata belum berkembang signifikan.

Pada era Orde Baru, sektor pariwisata sempat menjadi sektor penerimaan devisa keempat terbesar, yakni mencapai lebih dari 5 juta pengunjung pada tahun 1997. Namun tidak digenjot lantaran alergi dengan kebangkitan komunisme yang bisa saja masuk melalui kegiatan berwisata.

Rezim Orba menjalankan pemerintahan otoritarianisme dengan model pengambilan keputusan yang terpusat dan birokratis. Hanya Bali yang difokuskan menjadi ikon sektor pariwisata.

Era desentralisasi lantas membuka peluang yang lebih leluasa kepada daerah-daerah untuk mempromosikan potensi daerah. Penguatan kewenangan pada kepala daerah membuat mereka bisa langsung terhubung dengan korporasi global dan mengambil keputusan-keputusan sentral bagi rakyat di wilayah kekuasaannya.

Pariwisata Unik

Perkembangan sektor pariwisata di Matim adalah unik. Meskipun pariwisata belum menjanjikan, namun dengan kandungan kekayaan alam yang begitu kaya, pada saat yang sama pertanian, perkebunan, kehutanan menjadi sektor pendongkrak ekonomi harus dipahami sebagai satu-satunya faktor penyangga wisata bukan sebagai alternatif melainkan menjadi sebuah pilihan utama di masa mendatang.

Akibatnya, atas nama perbaikan nasib masyarakat Matim, pembangunan pariwisata satu-satunya yang harus digenjot habis-habisan. Istilah-istilah seperti “kesempatan” atau “potensi” ekowisata memberikan kesan bahwa pariwisata sudah harus membuktikan sukses.

Pemerintah daerah harus berani mengambil berbagai kegiatan promosi pariwisata digelar, antara lain penyelenggaraan speda lintas alam, bekas galian tambang bisa dijadikan sepeda down hill, pacuan kuda. Ditambah pembangunan bandara dan menfasilitasi peningkatan jumlah kapal pesiar yang datang ke Matim. Semua kegiatan itu difasilitasi pemerintah daerah.

Dengan demikian, corak pariwisata tidak hanya ditandai oleh integrasi sistem ekonomi global, tetapi juga menggambarkan kegamangan masyarakat lokal berpartisipasi di dalamnya ketika pemimpin daerah memiliki kewenangan yang sentralistis dan cenderung sewenang-wenang.

Yang menjadi perhatian bagi pemda Matim ialah bahwa pariwisata tidak tampak sebagai pariwisata per se dan pengubah nasib masyarakat, pariwisata justru berwajah ideologi kapitalisme terwujud lewat upaya privatisasi dan pencaplokan sumber daya publik (resources grabbing), yakni pengambilalihan penguasaan dan kontrol atas kepemilikkan, manfaat, dan akses sumber daya publik dari bersama dan dari negara menjadi penguasaan oleh korporasi dan perorangan.

Dalam cara pandang itu, pembangunan sektor pariwisata akan berubah jenis kelaminnya menjadi akumulasi modal. Jika dalam pertambangan, akumulasi modal tercipta melalui proses pengambilan dan pengelolahan material mangan, dalam pariwisata ditempuh melalui penguasaan atau kontrol atas pulau-pulau, pesisir, wilayah laut, tanah, air, dan pemandangan. Akibatnya, semua sumber daya publik itu dikuasai dan disulap menjadi komoditi agar bisa dikonsumsi.

Pemda Matim hendaknya berkaca ke Labuan Bajo, pencaplokan sumber daya publik sudah berlangsung masif yang menyebabkan marginalisasi masyarakat lokal. Tercatat beberapa pulau sudah dikuasai dan “dibeli” orang asing seperti pulau Bidadari, Kanawa dan Sebayur. Bahkan penjualan pulau-pulau terpampang di laman digital, seperti penjualan pulau Punggu di www.skyproperty.com beberapa tahun lalu.

Tidak adanya regulasi yang jelas membuat wilayah pesisir dan pantai-pantai diklaim secara privat. Harga tanah pun melonjak mahal. Per meter persegi, sudah mencapai jutaan rupiah. Marginalisasi tidak hanya tercipta melalui mekanisme pasar, tetapi juga melalui regulasi dari pemerintah. Aturan dalam kawasan yang dijadikan tempat wisata harus jelas dan transparan dan harus melibatkan masyarakat sipil.

Jangan dengan atas nama konservasi, aturan zonasi membuat masyarakat lokal tidak boleh sembarang menangkap ikan. Mereka seringkali dilabeli sebagai perusak ekosistem laut. Sementara, penguasaan dan bangun resort dalam kawasan pesisir Matim diperbolehkan. Semua kebijakan Pemda Matim harus memperhitungkan jangan sampai menganggu ekosistem laut.

Karena itu, alih-alih membawa kesejahteraan, pembangunan sektor pariwisata adalah narasi tentang apa yang membuat rakyat miskin, bagaimana mereka menjadi tetap miskin, dan mengapa mereka menjadi semakin miskin (Gregorius Afioma, 2019).

Selain itu, pariwisata boleh terbukti mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi gagal meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara umum. Kue pariwisata tidak terbagi merata, sebaliknya menggambarkan ketidakadilan sosial. Yang kaya bertambah kaya dan kemiskinan malah semakin menggurita. Sementara manfaat pariwisata bagi masyarakat setempat sangat kecil karena penyerapan tenaga kerja yang terbatas sebagai akibat rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat (Wahyuti, 2013: 53).

Orang Lokal Dipersiapkan

Demikian pula jika pembangunan pariwisata digenjot, perlu dihindari tenaga kerja yang didatangkan dari luar Matim. Jangan sampai tenaga kerja didatangkan dari Bali atau Lombok, dengan alasan orang-orang lokal dinilai belum siap. Begitu pula kepemilikan hotel dan restoran (jika akan dibangun) harus memberdayakan potensi lokal (kayu lokal) bernuansa kebudayaan Manggarai.

Jangan sampai seperti di Labuan Bajo sebagian besar milik orang asing. Bisa disimpulkan bahwa keuntungan terbesar pariwisata pertama-tama bukan untuk orang lokal melainkan orang asing atau kaum pemodal yang menguasai sumber daya tersebut.

Karena itu, promosi pariwisata yang menggunakan APBD dan APBN tidak lain adalah bagian dari konspirasi pencaplokan sumber daya publik, perlu dihindari. Karena cepat atau lambat Matim dengan segala isinya akan berubah menjadi komoditi yang hanya dikuasai segelintir orang, namun dipromosikan oleh uang bersama (rakyat).

Yang dikemudian hari dapat diduga pencaplokan karena proyek-proyek pembangunan itu justru tidak ada kaitannya dengan peningkatan mutu pariwisata di Matim, tetapi lebih sebagai upaya menciptakan ‘proyek’ untuk mendapatkan dana dari pemerintah pusat. Melalui ‘proyek’ ini, pemerintah daerah, dalam hal ini oknum birokrat dan politisi yang terlibat, ingin memperdayai pemerintah pusat demi kepentingan ekonomi politiknya sendiri (Mariberth Erb, 2008). Uang tidak lagi menjadi sarana, tetapi menjadi tujuan dari proyek-proyek tersebut.

Maka jangan heran, di tengah anggaran-anggaran proyek bernilai fantastis, masyarakat justru kelak tidak merasakan manfaatnya bagi masyarakat Matim. Dalam statistik, kondisi-kondisi ketidakadilan itu direpresentasikan oleh angka kemiskinan Matim menjadi kabupaten “termiskin” di NTT.

Menurut Gregorius Afioma (2016) pariwisata tidak terbukti sukses mengatasi kemiskinan. Pariwisata adalah kedok dari kelas pemodal untuk menguasai sumber-sumber produksi seperti pemandangan, pulau, pesisir, tanah, air, dan laut. Dari pertimbangan itu, bisa dibayangkan apa yang terjadi jika jumlah wisatawan terus digenjot sampai beberapa tahun ke depan.

Seorang teman beberapa waktu lalu Whasapp (WA) kepada saya, mengatakan pencaplokan sumber daya publik sudah mulai semakin terus terjadi dan hampir semua tanah-tanah di pesisir pantai utara mulai dari Labua Bajo sampai Riung sudah dibeli oleh pemodal baik dalam negeri maupun luar negeri.

Bila informasi ini benar bisa menciptakan konflik horisontal sangat kuat antara penduduk lokal dengan para pemodal, demikian pula ketidakadilan semakin tajam. Ancaman ekosistem laut juga menjadi semakin besar.

Oleh karena itu, kontrol dan penguasaan pemerintah menjadi sangat penting. Keterlibatan masyarakat sipil dalam keputusan-keputusan politik terkait pariwisata di Matim perlu didorong tentang apa yang perlu didahulukan dan didistribusikan manfaatnya. Tidak cukup masyarakat memahami kontribusi pariwisata hanya dalam bentuk perbaikan infrastruktur jalan dan sarana-sarana transportasi.

Masyarakat juga masih membutuhkan dukungan di tengah pariwisata berbasis pertanian. Karena itu, perencanaan dan persiapan pemerintah harus matang dan mencerminkan nilai-nilai keadilan social bagi para petani. Sektor pertanian, perkebunan bisa dijadikan penyangga lingkaran utama pariwisata laut atau pantai.

Pembangunan pariswisata tidak menghilangkan kedaulatan masyarakat dengan membiarkan keputusan-keputusan dipengaruhi desakan-desakan kapitalisme. Itu juga berarti rencana peningkatan wisatawan di tahun mendatang mesti dievaluasi. Sudah terbukti, pariwisata hanyalah kedok pencaplokan sumber daya publik dan upaya pemiskinan. Di tengah-tengah kekayaan sumber daya alam, kemiskinan tidaklah alami, tetapi masalah struktural (Gregorius Afioma,2016)

Berkaitan dengan sejumlah persoalan tersebut di atas dipandang perlu untuk dianatomi melalui kegiatan seminar untuk menemukan gagasan baik teknis maupun akademik. Sekaligus memecahkan serangkaian persoalan yang membelit sejumlah masyarakat sebagai dampak kebijakan pemerintah menempatkan Labuan Bajo sebagai daerah kunjungan wisata.

Dengan banyaknya manfaat yang dihasilkan oleh sektor pariwisata, hendaknya Pemda Matim memutuskan untuk menjadikan pariwisata Matim sebagai lini sektor utama. Oleh sebab itu, diperlukan usaha-usaha untuk memasarkan suatu destinasi wisata agar lebih dikenal oleh wisatawan baik nusantara maupun mancanegara. Selain itu, usaha-usaha memasarkan destinasi juga berguna agar destinasi wisata tersebut memiliki masa hidup yang lebih panjang.

Terdapat beberapa aspek dan tahapan yang perlu dipertimbangkan untuk melakukan pemasaran pariwisata Matim, yaitu Positioning, Differentiation, Branding. Tiga dasar itulah yang digunakan dalam sebuah pemasaran pariwisata Matim, termasuk dalam pemasaran destinasi pariwisata.

Setelah mengetahui Positioning suatu destinasi (bagaimana suatu destinasi ingin dikenal atau diingat oleh konsumen), kemudian mengetahui Differentiation (pembeda suatu destinasi dari destinasi pesaing lainnya), yang perlu dilakukan selanjutnya adalah Branding. Brand merupakan sebuah janji perusahaan atau pengalaman konsumen yang terasosiasi dengan suatu produk.

Membangun brand tidak bisa terjadi dalam satu malam, membangun brand adalah sebuah proses yang panjang dan cukup sulit untuk dilakukan. Tapi kesuksesan dalam membangun brand ini bisa menghasilkan hubungan jangka panjang. Itulah yang harus dikerjakan oleh Pemda Matim saat ini.

Brand Destinasi dapat mempermudah wisatawan untuk membedakan suatu destinasi dengan destinasi lainnya, yang di dalamnya terdapat nilai, filosofi, budaya, serta harapan masyarakat atau stakeholder di dalam destinasi tersebut.Semoga!

*) Ben Senang Galus, Pemerhati Masalah Sosial, tinggal di Yogyakarta

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.