Advokat Ali Antonius Disebut Korban Arogansi Jaksa

0

JAKARTA– Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang dalam putusan selanya membebaskan Advokat Ali Antonius dari tuduhan perkara dugaan menghalang-halangi penyidikan untuk kasus dugaan korupsi jual beli aset negara di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar).

Menanggapi bebasnya Antonius tersebut, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menyoroti Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Terutama kata Petrus mengenai hak imunitas advokat dalam proses penegakan hukum dan hak entitasnya, diberikan secara mandiri, penuh dan terpisah dari klien yang sedang dibelanya.

“Sudah seharusnya dimengerti dan dipahami oleh Jaksa manapun di Indonesia,” ujar Petrus kepada wartawan di Jakarta, Senin (11/10/2021).

Petrus menegaskan, imunitas Advokat dimaksudkan untuk mencegah kesewenang-wenangan Polisi, Jaksa dan Hakim dalam penyelidikan, penyidikan serta penuntutan perkara.

Bahkan kata Petrus, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusannya No. 26/PUU-XI/2013 telah memperluas Imunitas Advokat, dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, Tentang Advokat.

“Tidak hanya ketika Advokat melakukan pembelaan di dalam persidangan, tetapi juga diperluas pada pembelaan di luar persidangan (Penyelidikan/Penyidikan),” katanya.

Menurut Petrus, konsekuensi yuridis dari ketentuan Pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, Tentang Advokat dan Putusan MK. No. : 26/PUU-XI/2013, maka hak imunitas seorang Advokat Indonesia harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh siapapun.

“Termasuk Imunitas Advokat Ali Antonius harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh siapapun juga tanpa kecuali termasuk oleh Jaksa-Jaksa pada Kejaksaan Tinggi NTT,” tegasnya.

Korban Arogansi Jaksa

Petrus menegaskan, tindakan beberapa oknum Jaksa pada Kejaksaan Tinggi NTT terhadap Advokat Ali Antonius meskipun dikemas sebagai tindakan hukum, namun tindakan tersebut sebagai teror terhadap profesi Advokat, merampas kemerdekaan dan mengkriminalisasi Ali Antonius sekaligus Profesinya sebagai Advokat.

“Tindakan oknum Jaksa pada Kejaksaan Tinggi NTT, menjadikan Advokat Ali Antonius sebagai tersangka, ditahan di Rutan hingga dijadikan terdakwa, jelas bertentangan dengan prinsip Imunitas Advokat bahwa “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata ataupun secara pidana dalam melakukan tugasnya, di dalam dan di luar Pengadilan dengan iktikad baik,” katanya.

Untuk itu kata Petrus, putusan bebas murni terhadap Advokat Ali Antonius, harus dipandang sebagai bagian dari sikap arif dan bijaksana dari Majelis Hakim yaitu menolak arogansi kekuasaan Jaksa pada Kejaksaan Tinggi NTT demi menjunjung Profesi Advokat yang Officium Nobile.

Atas putusan bebas dimaksud, maka Advokat NTT sebagai bagian dari Advokat Indonesia akan menuntut balik oknum Jaksa Penyidik, Penuntut Umum dan Kepala Kejaksaan Tinggi NTT secara pidana, perdata dan secara administratif kepada Ombudsman RI.

“Karena dianggap telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan maladministrasi dalam pelayanan publik di bidang penegakan hukum,” Katanya. (Ricko).

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.